Akui Kesalahan, CV. Kejayaan Tak Penuhi Tuntutan Buruh

Akui Kesalahan, CV. Kejayaan Tak Penuhi Tuntutan Buruh

Foto : Audensi APPBC dengan pemilik CV. Kejayaan yang difasilitasi Disnakertrans Kabupaten Cianjur



CIANJUR. Maharnews.com - Buntut pemutusan hubungan kerja (PHK) lima orang buruh yang dinilai tidak sesuai aturan, pemilik CV. Kejayaan dipanggil Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Jumat (8/3/2019). Pasalnya, Aliansi Perjuangan Peduli Buruh Cianjur (APPBC) mengajukan audensi terkait pelanggaran aturan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Tak hanya satu pelanggaran yang dibahas oleh APPBC, tetapi diduga perusahaan melabrak 15 poin yang telah diatur dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Meski sempat terjadi adu argumentasi akhirnya pihak perusahaan mengakui sejumlah pelanggaran aturan yang telah terjadi.

Pemilik perusahaan, Lusi dalam audensi mengakui telah terjadi PHK tanpa surat peringatan, karena buruh dinilai telah melanggar kesepakatan. Meski begitu Ia juga tak menampik terkait dokumen pribadi yang ditahan sebagai jaminan.

"Iya memang ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran ditahan, tetapi kami tidak tahu kalau itu dilarang. Akan segera dikembalikan nanti kepada buruh," ucapnya.

Terkait, gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), Lusi beralasan karena status buruh dianggap harian. Jam kerja pun juga sesuai kesepakatan buruh dan perusahaan sebelum dilakukan perekrutan.

"Kalau diawalnya tidak sepakat, tidak mungkin dipekerjakan," bantahnya.

Meski telah mengakui sejumlah kesalahan, pemilik perusahaan tak bisa penuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan buruh. Tidak ada titik temu, terkait besaran ganti rugi dari kedua belah pihak.

Sementara, Sekretaris APPBC, M. Yusuf mengatakan mendampingi 5 orang buruh yang di PHK sepihak oleh perusahaan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan sebagai bukti lemahnya penegakkan aturan di Kabupaten Cianjur.

"Seharusnya PHK dilakukan perusahaan dengan pengajuan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum PHK, apalagi jenis pelanggaran yang dilakukan buruh itu tidak sesuai dengan yang dituduhkan oleh pihak perusahaan," katanya.

Yusuf menuturkan dalam audensi sudah ada pengakuan kesalahan oleh pemilik perusahaan, tetapi pesangon yang dituntut oleh buruh tidak bisa dipenuhi. Padahal nilainya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Memang terjadi negosiasi, namun nominal pesangon tidak sesuai, jauh dari perhitungan yang diajukan, sehingga audensi ini kami anggap gagal," tuturnya.

Sebagai langkah lanjutan, Yusuf akan melakukan pelaporan ke pengawas ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jika nanti, memang tidak ada solusi akan melakukan laporan ke Aparat penegak hukum, baik secara pidana atau perdata.

"Biar tidak ada lagi perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Cianjur berlaku sewenang-wenang kepada para buruh," tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Kuswara menyebut keberadaan CV. kejayaan belum pernah melakukan wajib lapor. Ia pun baru mengetahui keberadaan perusahaan itu setelah ada pengaduan dari APPBC.

"CV. Kejayaan belum pernah tercatat di Disnakertrans, karena belum pernah melapor," pungkasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar