Bawaslu Soroti Rekam Jejak Calon Pemimpin, Politik Uang dan Kampanye Hitam

Bawaslu Soroti Rekam Jejak Calon Pemimpin, Politik Uang dan Kampanye Hitam

Foto : Acara pembukaan media gathering Bawaslu Cianjur di The Jhon's Cianjur Aquatic Resort, Jl. Desa Babakan Karet, Kampung Tangkil, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Minggu (24/11/2019).



CIANJUR. Maharnews.com - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur menggelar media gathering di The Jhon's Cianjur Aquatic Resort, Jl. Desa Babakan Karet, Kampung Tangkil, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Minggu (24/11/2019). Dalam pembukaan acara, rekam jejak calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), politik uang dan kampanye hitam menjadi topik utama.

Perwakilan Bawaslu Cianjur, Asep Tandang menyebut ada 143 pemberitaan terkait kinerja Bawaslu sejak Oktober 2018 hingga November 2019, baik elektronik maupum cetak. Mulai dari pemberitaan tahapan hingga tindakan penyelesaian sengketa terkait pemilu.

"Bawaslu sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan untuk meningkatkan pemberian informasi kepada publik," sebutnya dalam sambutan.

Sementara, Perwakilan Bawaslu provinsi Jawa Barat, Yusup Kurnia menitikberatkan peran media dalam menyampaikan rekam jejak calon yang nantinya akan bertanding dalam pilkada 2020. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih mengenal calon pemimpinnya.

"Masyarakat selama ini terbatas dalam mengetahui secara mendalam terkait sosok kandidat dalam pilkada. Saya rasa itu mendapat ruang untuk publik," ujarnya.

Yusup meminta mewaspadai politik uang dan kampanye hitam yang terjadi dalam masa pilkada. Pasalnya dalam pembuktiannya, sulit untuk menyentuh aktor intelektualnya.

"Sedangkan untuk kampanye hitam terkadang distribusinya lewat akun palsu atau pesan berantai," ungkapnya.

Yusup menerangkan kampanye hitam umumnya melalui pesan berantai antar individu. Sehingga hal itu menjadi tantangan dalam pengungkapannya. 

"Kesadaran publik untuk melapor sangat terbatas sekali. Kalau membaca data pelanggaran, mayoritas pelaporan terbatas dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye atau individu yang punya koneksi dengan peserta pemilu. Artinya hanya orang yang berkepentingan langsung dengan pemilu yang membuat laporan," terangnya.

Padahal, menurut Yusup seharusnya publik yang memiliki oetentisitas untuk membuat laporan. Pasalnya pelanggaran pemilu itu merusak hak publik.

"Hal ini yang belum banyak dilakukan oleh publik, sehingga kita butuh yang seperti itu," pungkasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Tulis Komentar

Ada 3 Komentar untuk Berita Ini

Semua Komentar

Komentar