Diancam Dicoret, Ketua Kelompok PKH Akhirnya Dilaporkan ke Bawaslu
YLPKN : Harus dicari dalangnya, jangan berhenti di ketua kelompok PKH saja

Diancam Dicoret, Ketua Kelompok PKH Akhirnya Dilaporkan ke Bawaslu

Foto : Ilustrasi



CIANJUR. Maharnews.com – Santer pemberitaan terkait potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ketua Kelompok, kini ketua kelompok kembali berulah. Diduga melakukan fasilitasi terhadap kegiatan kampanye calon anggota DPRD, dan DPR RI dari Partai Nasdem, ketua kelompok PKH di Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur oleh warga.

Dilansir di metromedianews.co, Ketua RW 02 Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong Kamaludin, melaporkan seorang ketua kelompok PKH karena telah melakukan kampanye dan ajakan untuk memilih Calon Anggota DPRD dan DPR RI dari Partai Nasdem.

“Jadi pendamping ini menyerahkan kartu PKH ke warga penerima dengan menyertakan alat peraga kampanye Calon Anggota DPRD dan DPRRI dari Partai Nasdem,” kata Kamaludin saat melapor ke Bawaslu Kabupaten Cianjur, Jumat (22/2/2019) lalu.

Menurut Kamaludin, selain mengajak dan membagikan alat peraga kampaye, ketua kelompok PKH tersebut juga sempat mengancam anggotanya jika tidak mau memilih Caleg DPRD dan DPR RI dari Partai Nasdem itu.

“Kebetulan istri saya juga anggota PKH, jadi istri saya juga menerima ancaman itu, yang katanya jika Caleg DPRD dan DPR RI dari Partai Nasdem itu, keanggotaan PKH-nya akan dihapus,” ujarnya.

Kamaludin menduga pembagian alat peraga kampenye Caleg dan pengancaman yang dilakukan ketua kelompok PKH itu merupakan intruksi dari pendamping PKH.

“Dibelakang ketua kelompok PKH pasti ada yang menyuruh, ya salah satunya mungkin disuruh oleh pendamping,” katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur Hadi Dzikrinur memgatakan, bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan keterlibatan ketua kelompok PKH dalam kampaye, terlepas syarat formil memenuhi atau tidaknya untuk ditindak lanjut.

“Intinya kami telah menerima laporan dari ketua RW 02, Desa Songgom Kecamatan Gekbrong terkait keterlibatan ketua kelompok PKH dalam berkampanye, namun hasil dari laporan tersebut akan dikaji dulu,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) DPD Jawa Barat (Jabar), Hendra Malik mengungkapkan kekhawatirannya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sangat rentan menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Apalagi ini dalam masa pemilu, KPM PKH rawan terhadap penggiringan suara untuk salah satu calon," ungkapnya, Sabtu (23/2/2019).

Umumnya lanjut Malik, penggiringan itu disertai ancaman pencoretan KPM PKH dari daftar penerima bantuan. Padahal jelas hal itu kewenangannya berada di pusat, namun karena minimnya sosialisasi akhirnya banyak yang tidak mengetahuinya.

"Praktek seperti ini bukan sekali atau dua kali terjadi, tetapi sudah berlangsung lama, bahkan data yang saya dapat tidak hanya satu partai yang bermain seperti ini, partai yang lain pun menggunakan cara yang sama. Akhirnya saya mempertanyakan integritas dan kredibilitas dari pendamping PKH," sambungnya.

Malik mengutip kata Presiden dalam debat Capres dan Cawapres pertama, kalau ada pelanggaran Laporkan. Maka ia berniat melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh oknum pendamping ataupun oknum ketua KPM berkaitan dengan masalah PKH. Penyelesainnya harus tuntas, tidak hanya berhenti di ketua kelompok PKH, tetapi dalangnya juga harus mendapat sanksi.

"Harus tuntas sampai ke akarnya. Segera saya akan melakukan laporan itu. Biar jelas dan ketahuan siapa otak dibalik semua pelanggaran PKH di kabupaten cianjur ini. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban atas semua rangkaian perkeliruan yang dilakukan para oknum. Senin ini (25/02/2019) saya akan kirim surat kepada Presiden dan Dirjen Kementrian Sosial Bidang PKH sebagai laporan," pungkasnya.

Menurut Malik hal Ini seperti pesan berantai, tidak menutup kemungkinan pendamping juga di intimidasi oleh caleg daerah, provinsi atau pusat dan di ancam akan di pecat. Mungkin juga perahu calegnya yang memberikan intimidasi, dan memang hampir seluruh partai pola ini digunakan sebagai salah satu metode penggiringan suara.

"Sehingga mereka meneruskan kata-kata tersebut kepada para KPM PKH melalui ketua kelompoknya dengan dalih yang sama kalau tidak mendukung akan di coret," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Cianjur Ervin Widyapranata memastikan tidak akan ada pencoretan bagi pelapor.

"Saya jamin tidak dicoret, siapa yang bisa mencoret," tegasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar