Diduga Janggal, Tender Proyek Kementerian PUPR di Riau Disorot

Diduga Janggal, Tender Proyek Kementerian PUPR di Riau Disorot

Foto : Ilustrasi



JAKARTA. Maharnews.com - Tender proyek rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau disorot oleh Direktur Investigasi Indonesia Law Enforcement (ILE), Bagus Jaya Wiratama. Pasalnya tender yang dilaksanakan oleh Pokja Barang dan jasa di Kementerian PUPR tersebut diduga banyak kejanggalan.

"Diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan tender ini. Dalam menentukan pemenang seolah-olah didudukkan terlebih dahulu atau diduga adanya tekanan dari aparat di Riau terhadap Pokja. Kami dari ILE akan terus melakukan investigasi dalam permasalahan ini untuk menghindari main mata antara pejabat hukum dengan Pengusaha di Riau," ungkapnya saat dihubungi, Minggu (4/8/2019).

Bukan tanpa alasan, Bagus menerangkan tender awal dilakukan pada bulan Mei 2019 lalu, tetapi pemasukan penawarannya beberapa kali diundur. Alhasil pemasukan penawaran baru dapat dilaksanakan tanggal 25 Juni 2019.

"Setelah hampir 2 minggu pemasukkan penawaran dilakukan, proses menurut jadwal yang ditentukan tidak berjalan. Tiba-tiba Pokja membatalkan lelang tersebut dengan alasan yang tidak masuk akal," terangnya.

Menurut Bagus, seharusnya Pokja tidak langsung membatalkan tender, tetapi mengevaluasi dulu peserta yang memasukkan penawaran. Jika nanti hasilnya semua peserta tidak memenuhi syarat baru membatalkan proses tersebut dan hasil evaluasinya diumumkan di LPSE.

"Berbeda jauh dari yang diharapkan, Pokja malah mengadakan tender ulang dengan mengubah KAK, terutama untuk tenaga ahli yang dibutuhkan. Dimana pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 dan batas akhir pemasukan penawaran tanggal 10 Juli 2019. Tetapi ada beberapa paket proyek tersebut belum diumumkan pemenangnya sampai saat ini," sebutnya.

Terpisah, Kepala Balai PUPR Pekanbaru, Desrianto membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan keterlambatan dan pengunduran serta pembatalan tender itu akibat adanya sistem yang rusak dan bermasalah.

"Benar bahwa ada keterlambatan itu akibat Sistem yang tidak mau dibuka. Jadi kesalahan bukan pada kita, tapi pada Sistem. Sistem tidak mau dibuka kemarin. Kami sudah lapor kepada Disdukcapil dan E-KTP. Dan sistem sudah diperbaiki. Jadi sekarang sudah berjalan," tegasnya seperti yang dilansir liputanhukum.

Desrianto mengatakan keterlambatan terjadi sekitar 10 hari atau dua minggu akibat adanya kerusakan pada Sistem.

"Alhamdulillah sudah diperbaiki dan sudah berjalan. Sudah siap dan sudah prosedurlah sekarang itu. Sekarang lagi masa sanggah," pungkasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar