Ditanya Sudah Lapor KPK Soal Penerimaan Fasilitas Haji, Ini Jawaban Kajari

Ditanya Sudah Lapor KPK Soal Penerimaan Fasilitas Haji, Ini Jawaban Kajari

Foto : Gelar acara pelantikan Ketua dan unsur pimpinan DPRD Cianjur, Jumat (20/9/2019) di gedung DPRD Cianjur. Tampak hair jajaran Forkominda Cianjur berada di deretan kursi tamu undangan.


CIANJUR.Maharnews.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cianjur, Yudhi Syufriadi enggan menanggapi konfirmasi soal fasilitas ibadah haji yang diterimanya dari pemerintah Kabupaten Cianjur.

Ditemui seusai menghadiri pelantikan Ketua dan Pimpinan DPRD Cianjur, Jumat (20/9/2019) lalu, hanya sepatah dua kata saja yang terlontar dari mulut orang nomor satu di lingkungan kantor Kejari Cianjur itu, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait penerimaan fasilitas ibadah haji yang diterimanya sudah dilaporkan ke KPK atau belum.

"Oh ya gimana," ujar Yudhi seperti meminta wartawan agar mengulang apa yang dikonfirmasikan.

Namun setelah kembali diutarakan pertanyaan diatas, saat itu Yudhi hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah katapun.

Berbeda saat ditanya apakah tidak khawatir kalau penerimaan fasilitas tersebut nantinya masuk gratifikasi, ia menjawabnya dengan singkat dan padat

"Oh nanti saja yah"jawab Yudhi sambil berlalu meninggalkan wartawan menuju kendaraan dinasnya.

Seperti diketahui, pada bulan Juli 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberangkatkan tiga orang petugas Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) ke tanah suci.

Kepergian mereka ke tanah suci, tidak lain untuk mendampingi ribuan jamaah haji asal Kabupaten Cianjur, menunaikan rukun islam yang ke lima.

Tiga orang petugas tersebut antaralain, Sekertaris Daerah Kabupaten Cianjur, Aban Sobandi, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Yudhi Syufriadi dan Ketua IAD (Ikatan Adyaksa Darma Karini Kejaksaan Negeri Cianjur, Murtiningsih yang nota bene merupakan istri Kajari Cianjur. 

Mengantongi surat keputusan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, ketiganya berangkat ke tanah suci dengan menggunakan fasilitas Negara. 

Semua pembiayaan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBD Cianjur Tahun Anggaran (TA) 2019.

Polemik mencuat menyusul terungkapnya fakta bahwa penunjukan ketiga petugas TPHD tersebut tidak berdasarkan prosedur, tanpa melalui proses seleksi sebagaimana petugas TPHD lainnya. 

Informasi yang disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah (Setda) Pemkab Cianjur, Tata Sugita, bahwa penunjukan ketiganya berdasarkan kebijakan langsung Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. (NUK)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar