Dugaan Pungli Oknum KUA Sukanagara, Kemenag Siap Tindak Tegas

Dugaan Pungli Oknum KUA Sukanagara, Kemenag Siap Tindak Tegas

Foto : Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Cianjur


CIANJUR. Maharnews.com - Kendati pemerintah melarang keras terhadap praktik pungutan liar (Pungli), namun praktik kejahatan tersebut, masih banyak ditemukan.

Informasi yang dihimpun, praktik kejahatan pungutan liar (Pungli) kali ini diduga terjadi di salah satu lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.

Total 45 peserta pasangan suami istri (Pasutri) pelayanan isbat terpadu nikah, yang diselenggarakan kantor urusan agama (KUA) dan lembaga pengadilan agama (PA) belum lama ini, mengaku dipungut biaya dimuka sebesar Rp 400,000, dan diminta uang tebusan akta nikah (Surat Nikah) sebesar Rp 600,000 rupiah.

"Iya... pelayanan Isbat terpadu nikah,
yang diselenggarakan kemarin oleh KUA Kecamatan Sukanagara, bayar dimuka Rp 400,000 rupiah, setelah selesai kita diminta menebus surat nikah Rp 600.000 rupiah," ungkap seorang pasutri yang namanya minta disamarkan, Omen karena khawatir surat nikahnya tidak keluar, Sabtu (2/3/2019).

"Kita mengikuti Isbat tersebut, karena kita orang tidak mapu," ucapnya.

Terpisah, Kepala Desa Gunungsari, Ade Hidayat membenarkan sebanyak 12 pasangan warganya yang mengikuti pelayanan isbat terpadu nikah, dipungut biaya sebagaimana disampaikan warga kepada pemerintah desa.

Dan kita dapat laporan tersebut, bukan hanya dari peserta (Pasutri) saja, tapi dari pihak P4 Desa Gunungsari," ujarnya, Senin (4/3/2019).

"Dan hari ini, totalnya 45 peserta (Pasutri) yang mengikuti pelayanan Istbat Terpadu Nikah diminta membuat surat pernyataan tidak dipungut biaya oleh pihak KUA," tambahnya.

Kepala KUA Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Khaerudin akan memanggil semua peserta Isbat beserta kepala Desa Gunungsari.

"Dan kita akan  mengembalikan hasli pungutan tersebut kepada prserta isbat," singkatnya.

Pihak pengadilan melalui Panitra Permohonan, Ayu saat ditemui menjelaskan ada anggaran untuk pelaksanakan Isbat terpadu sesuai aturanya, sebesar Rp 163,000 rupiah.

"Tidak lebih dari itu, dan soal Akta nikah, itu urusan Depag," jelasnya.

Sementara Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur,  Asep Khaerul Mu'min saat di konfirmasi terkait dugaan pungli tersebut menegaskan akan secepatnya memanggil oknum KUA yang diduga telah melanggar aturan.

"Jelas itu merupakan pelanggaran, itu harus segera kita tindak," tegasnya.
 
Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Jawa Barat (DPD YLPKN JABAR) Hendra Malik menegaskan.

"Sekalipun dasar hukum pelaksanaan Isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh Perma, namun fungsinya tetap sama yaitu fungsi pengaturan atau regelende functie bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan," ujarnya.

"Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2015 karena tingginya angka perkawinan yang tidak dicatat disebabkan lemahnya akses masyarakat tidak mampu ke pengadilan," tuturnya.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan.

"Kegiatan isbat nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Sukanagara jelas sangat tidak sesuai dengan tujuan lahirnya PERMA no 1 tahun 2015," lanjutnya.

Apalagi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, menikah di Kantor Urusan Agama tidak dipungut biaya.

"Terus alasannya apa kok isbat nikah lebih mahal?. Masyarakat miskin, jangan dijadikan objek untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap aturan," pungkasnya. (nn)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar