Fraksi Gerindra Kritisi Penempatan Kepala Diskoperindag

Fraksi Gerindra Kritisi Penempatan Kepala Diskoperindag

Foto : Ratusan pejabat yang dilantik dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur


CIANJUR. Maharnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Gerindra, mengkritisi penempatan pejabat di lingkungan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.

Penempatan pejabat di lingkungan Diskoperindag dinilai dan di pertanyakan Fraksi Partai Gerindra, lantaran yang bersangkutan tidak memiliki latarbelakang pengalaman dibidang koperasi dan UMKM.

"Fraksi Gerindra mengkritisi penempatan pejabat di lingkungan Diskoperindag yang tidak memiliki latarbelakang pengalaman dibidang koperasi dan UMKM.

Perlu diketahui IPM Kabupaten Cianjur yang terendah di Jawa barat, perlu suatu terobosan untuk mengejar ketertinggalan dengan penempatan pejabat Diskoperindag yang memiliki kompetensi dibidangnya," Ujar politisi partai Gerindra Prasetyo Harsanto, Jumat (22/11/2019). 

Prasetyo menegaskan, Padahal dalam hal terjadinya kekosongan jabatan, menurut SE tersebut, pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

"Surat Edaran (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Dalam SE tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapkan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri," Tandasnya.

Berdasarkan UU no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwasanya penempatan pegawai khususnya pejabat harus berdasarkan kompetensi dan the right man on the right place," Sambung Prasetyo.

"Prioritas pembangunan kabupaten Cianjur adalah Bagaimana meningkatkan index pembangunan manusia dengan meningkatkan sektor agribisnis dan pariwisata.  

Salah satu komponen peningkatan IPM adalah daya beli masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari dinas koperasi perdagangan dan industri," Pungkasnya. 

Sementara Plt Bupati Cianjur, melalui bagian hubungan masyarakat (Humas) Gagan Rusganda mengatakan, yang penting salah satu untuk penempatan pimpinan itu, baik dari segi kesepakatan itu mencukupi atau tidak.Terus misalkan kalau tidak cocoknya barometernya apa?

"Sebenarnya trek record pak Tohari itu, dia pernah jadi Camat, di Pol-PP, di Dispenda, terus dia di BKD. Saya yakin dengan latar belakang beliau dari segi pendidikan dan pernah di berbagai instansi pemerintahan cukup mempuni meminpin instansi tersebut, intinya kredibel," Jelasnya. (NN)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar