HIMAT dan HMI Kompak Demo Kejari Cianjur

HIMAT dan HMI Kompak Demo Kejari Cianjur

Foto : Ist



CIANJUR. Maharnews.com - Puluhan massa HIMAT (Himpunan Mahasiswa Tjianjoer) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat STAI Al azhary Cabang Cianjur gelar unjukrasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur, Senin (27/5/2019). Massa menuntut mengungkap permasalahan hukum yang mengendap di Kejari.

Ketua Komisariat HMI STAI Al azhary Cabang Cianjur, Ari Permana dalam pembacaan tuntutan menyebutkan betapa bobrok dan hinanya kinerja Kejari. Ia mencontohkan kasus ketika masyarakat di minta "mahar" berupa uang sehungga sampai bertahun-tahun kasusnya tidak pernah ada tindak lanjut apapun.

"Hal demikian selain daripada perbuatan near etika juga merupakan tindakan pungutan liar yang sangat ditentang oleh peraturan di Republik Indonesia, terlebih yang melakukannya adalah oknum APH itu sendiri," bacanya.

Tidak cukup disitu, lanjut Ari kegilaan berlanjut dengan diperasnya oknum pejabat terlapor dengan diiming-imingi pelaporan akan di 'peti es kan'.

"Sungguh biadab dan sama sekali tidak mencerminkan APH semestinya, tidak puas memeras keringat masyarakat, pihak terlapor pun turut serta di "palak" dana keamanan," sambungnya.

Adapun 3 tuntutan yang disampaikan, yaitu :

  1. Tindak tegas oknum kejaksaan yang jelas telah melanggar norma hukum, baik Undang-undang No.31 tahun1999 dan Undang-undang No. 20 tahun2001 Pasal 12 mengenai gratifikasi, serta Pasal 423 KUHP mengenai pungutan liar.
  2. Segera proses segala aduan dan pelaporan hukum yang sudah masuk Institusi KEJARI Cianjur.
  3. Apabila masih belum ada good will atau i'tikad baik yang konkret dari pihak kejaksaan, maka kami mendesar agar Kepala KEJARI lengser dari jabatannya.

Pendemo diterima langsung oleh Kajari Cianjur, Yudhi Syufriadi di dampingi oleh Kasi Intel kejaksaan Malih Fian. Menanggapi tuntutan massa, Yudhi mengatakan bukan memainkan hukum tetapi untuk menjalankan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di Negara Indonesia, karena Indonesia negara hukum yang menjadi Panglima adalah hukum itu sendiri.

"Kami meminta kepada rekan-rekan mahasiswa apabila mau aksi terlebih dahulu lengkapi informasi dan data yang akurat sehingga kita bisa langsung bisa merespon kasus tersebut. Kita tidak bisa terburu-buru dalam menangani suatu kasus harus sesuai prosedur untuk mengumpulkan cukup bukti," responnya.

Dalam pertemuan, massa memberi waktu seminggu agar laporan yang telah masuk untuk diselesaikan. Namun Kajari menjelaskan dalam menangani kasus tergantung dari team yang melakukan penyelidikan dan tidak dapat menentukan waktu penyelesaiannya.

"Apabila kurang bukti kita tidak bisa langsung diproses," jawabnya.

Meski telah berdiskusi, tetapi pihak Mahasiswa tak merubah tuntutan awalnya dan memberikan waktu satu minggu kepada Kajari untuk menyelesaikan kasus yang sudah dilaporkan dan segera memanggil Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Naringgul ke Kejaksaan untuk menjelaskan dugaan Tipikor DD. Apabila dalam waktu tersebut tidak bisa maka massa akan mendatangi kembali ke Kejaksaan. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar