LPJ Tak Kunjung Rampung, Irda Panggil Puluhan Desa

LPJ Tak Kunjung Rampung, Irda Panggil Puluhan Desa

Foto : Ilustrasi



CIANJUR. Maharnews.com - Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur memanggil puluhan desa, lantaran tak rampungnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) tahap I, Selasa (30/7/2019). Tak hanya kepala desa (Kades), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pun turut dipanggil.

Informasi yang dihimpun maharnews, berdasarkan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 masih ada 46 desa yang LPJ DD tahap I tak kunjung rampung. Pemanggilan beberapa desa telah dilaksanakan sejak Senin (29/7/2019) hingga Rabu besok (31/7/2019).

Sekretaris Irda Kabupaten Cianjur, Asep Ahmad Suhara membenarkan pemanggilan desa itu terkait dengan Kewajiban Pembuatan Laporan (LPJ).

"Jadi desa itu secara administrasi harus menyampaikan laporan kepada DPRD. Itu merupakan amanat dari KPK di bidang Pencegahan Setiap Tahapan yang sudah diterima oleh Desa terkaitan dengan Dana Desa," ungkapnya.

Menurut Suhara, Kades wajib melaporkan LPJ melalui aplikasi OMSPAN. Ia menuturkan sudah 36 desa yang dipanggil guna mencari akar permasalahan tidak rampungnya LPJ tersebut.

"Permasalahannya apakah dia tidak bisa bikin laporan secara online atau karena ada faktor lain. Sejak kemarin (Senin, 29/7/2019) Saya sudah memanggil 20 desa, sekarang 16 dan besok 10, intinya pertemuan ini untuk menyelesaikan laporan yang akan datang," terangnya.

Suhara menegaskan Pemerintah desa (Pemdes) dalam hal ini Kades harus bisa membuat LPJ. Karena sekarang, semua sudah bisa mengawasi DD, dari masyarakat.

"Bukan aparat saja yang mengawasi melainkan dari Masyarakat juga ikut memantau," tegasnya.

Ditanya terkait pemdes yang masih ngeyel, Suhara akan memberikan tindakan tegas untuk pemdes yang nakal.

"Kita Akan memberhentikan sementara sampai pelaporan selesai, Kita kasih waktu kalau tidak juga beres, akan diberhentikan sementara," ancamnya.

Terpisah, pentolan aktivis Cianjur, Hendra Malik mengatakan seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Karena LPJ adalah bagian dari kewajiban pemdes yang menjelaskan realisasi penggunaan anggaran.

"Sesuai amanat peraturan dan perundangan yang berlaku," tuturnya.

Menurut Malik, sikap pemdes yang seperti itu akhirnya menghambat pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) hingha perekonomian desa. Perlu adanya teguran keras sebagai bentuk instropeksi bagi pemdes yang nakal.

"Sehingga kedepannya pemdes tidak lagi berani menunda penyelesaian LPJ. Ketelatan LPJ dapat menjadi indikasi awal tidak sesuainya penggunaan anggaran di lapangan," cetusnya. (wan/cr1)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar