Oknum DPMPTSP Tilep Uang Dari PT ITA, Dokumen Izin Tak Kunjung Terbit

Oknum DPMPTSP Tilep Uang Dari PT ITA, Dokumen Izin Tak Kunjung Terbit

Foto : Plt. Bupati Herman Suherman Saat melakukan sidak ke PT. ITA


CIANJUR. Maharnews.com- Sidak yang di lakukan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman ke lokasi PT Indah Tunggal Alami (ITA), mengungkap sebuah fakta adanya aliran dana dari pihak perusahaan kepada oknum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Informasi dihimpun, pihak perusahaan sudah berupaya untuk mengurus perizinan melalui seorang oknum di dinas terkait dan sudah memberikan sejumlah uang. Namun hingga saat ini dokumen perizinan yang dijanjikan tidak kunjung terbit.

Humas PT Indah Tunggal Alami, Rahmat Lemos mengaku terkait soal perizinan, perusahaan sudah mengupayakan sejak setahun lalu, dengan mempercayakan pada seorang oknum dinas. Namun, sampai saat ini dokumen perizinan tidak kunjung selesai.

"Kami akan tetap memenuhi semua perizinan karena selama ini ada oknum yang menjanjikan akan membantu menyelesaikan semua izin,"ujarnya.

Informasi soal adanya aliran dana kepada oknum DPMPTSP ternyata sudah sampai ke telinga Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. 

Menyikapi hal tersebut, orang nomor satu di Cianjur itu menegaskan pihaknya akan segera mengecek dan menindak oknum yang dimaksud.

"Katanya perusahaan mempercayakan dokumen ke oknum tersebut dan sudah memberikan uang. Kami akan cek siapa oknum tersebut, apakah orang dinas atau bukan tetap akan akan kami tindak," kata Herman kepada awak media.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, Jawa Barat Herman Suherman melakukan penyegelan dalam inspeksi mendadak (sidak) ke peternakan tidak berizin di Desa Cisarandi, Kecamatan Warungkondang, Kamis (5/9/2019).

Saat melakukan sidak, Herman didampingi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan Peternakan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP Cianjur.

Herman mengatakan, perusahaan peternakan itu untuk kedua kalinya disegel dan dilarang melakukan aktivitas selama belum menempuh perizinan. 

Kendati itu, Herman tak menampik ada beberapa tahapan perijinan yang sudah diselesaikan pemilik perusahaan, namun perizinan utama seperti IMB, izin usaha peternakan, dan lainnya belum ada, namun sudah melakukan kegiatan.

 "Kami minta agar mereka urus dulu izin baru boleh beroperasi," tegasnya. (NN/NUK)





Video Terkait:


Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar