Pemkab Dinilai Jalan di Tempat, Apa Saja Sih Kewenangan Plt Bupati Cianjur

Pemkab Dinilai Jalan di Tempat, Apa Saja Sih Kewenangan Plt Bupati Cianjur

Foto : Plt Bupati Kabupaten Cianjur, Herman Suherman


 

CIANJUR. Maharnews.com - Mendekati akhir bulan februari 2019, roda pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur seakan tak bergerak. Hal ini diungkapkan pentolan aktivis Cianjur, Hendra Malik.

“Hingga akhir bulan ini roda pemerintahan Cianjur terpantau stagnan alias jalan di tempat,” ungkapnya saat menyambangi kantor redaksi, Rabu (20/2/2019).

Hal ini diungkapkan Malik bukan tanpa dasar, pasalnya pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati non aktif Irvan Rivano Muchtar (IRM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 12 Desember tahun lalu, tidak terlihat aktivitas pembangunan di kota Tatar Santri. Padahal jelas presiden selalu mengingatkan di setiap pertemuan agar menyegerakan pelaksanaan realisasi proyek pembangunan.

“Coba saja cek laman Laman LPSE Kabupaten Cianjur, berapa proyek yang sudah berjalan, jawabannya baru satu itu pun hanya proyek konsultansi dan masih proses seleksi,” ucapnya.

Screenshot Laman utama LPSE Kabupaten Cianjur (20/2/2019).

“Sedikit saya kutip kata-kata Presiden yang sering disampaikan dalam beberapa kegiatan dimana menginstruksikan para kepala daerah agar tidak menunda realisasi proyek pembangunan dan pelaksanaannya, harus dimulai paling lama bulan Maret. Kalau faktanya seperti ini, bisa-bisa pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan di bulan April mendatang,” lanjutnya.

Kalau begini, lanjut Malik jelas uang APBD terendapkan di rekening daerah, ini yang menjadi masalah. Padahal jika anggara itu cepat diserap maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Cianjur. Belum lagi ketika berbicara berapa persen bunga bank hasil mengendapnya anggaran daerah tersebut.

“Akar permasalahan disini siapa yang seakan menunda pelaksanaa pembangunan di Cianjur. Apakah karena kepala daerahnya yang masih berstatus Plt (Pelaksana Tugas) atau mungkin ketidaksiapan Dinas terkait,” cetusnya.

 

Kewenangan Plt Bupati

Kalau dilihat dari penyataan Hendra Malik adanya kemungkinan roda pemerintahan Cianjur jalan di tempat karena kepala daerah masih berstatus Plt, Benarkah?

Sebelum membahas kewenangan Plt Bupati, ada baiknya mengetahui dari mana kata Pelaksana tugas atau disingkat Plt berdasarkan aturan yang ada. Definisi Plt disebut dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

‘Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

Tetapi di dalam UUAP tak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ‘pelaksana tugas’, bahkan sebelum aturan ini ada konsep Plt sudah dipergunakan. Namun dari isi Pasal 34 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tertulis ‘Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan’ atau dengan kata lain memberikan mandat.

Mandat diatur pada Pasal 14 UUAP. Ada dua kategori pejabat yang memperoleh mandat, yaitu ditugaskan oleh Badan dan/atau Pemerintahan di atasnya, atau merupakan pelaksanaan tugas rutin. Tugas rutin adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.

Disini disebut jelas pada Pasal 14 ayat (2) huruf b UUAP disebut ‘Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap’. 
 
Setelah diangkat menjadi Plt maka ia mendapatkan hak-hak dan berkewajiban menjalankan tugas sesuai tupoksi pejabat definitif. Kembali lagi, dalam UUAP tidak dijelaskan kewenangan apa saja yang dapat dilaksanakan oleh Plt Kepala Daerah, sehingga seakan-akan kewenangannya serupa dengan kepala daerah definitif.

Karena itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan mengenai pembatasan melalui Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Kebijakan bertanggal 5 Februari 2016 ini sengaja dikeluarkan untuk memperjelas maksud UUAP.
 
Secara garis besar dalam SK itu dijelaskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis disebut pada Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UUAP, yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti: Penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan maksud ‘perubahan status hukum kepegawaian’ adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai’. Hingga akhinrya BKN kemudian membuat poin-poin pembatasan bagi Plt. 

Pertama, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. 

Kedua, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. 

Ketiga, kewenangan Plt adalah:

  1. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; 
  2. Menetapkan kenaikan gaji berkala; 
  3. Menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara; 
  4. Menetapkan surat penugasan pegawai; 
  5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan 
  6. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

Selain itu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada prinsipnya, tugas dan wewenang Plt sama dengan kepala daerah. Hanya saja perbedaannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, di mana pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang:

  1. Melakukan mutasi pegawai; 
  2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; 
  3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan 
  4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun, pada Ayat (2) PP ini disebut ‘Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Intinya, berdasarkan regulasi tersebut kewenangan Plt kepala daerah sangat terbatas, terutama pelarangan untuk empat hal tersebut di atas, tetapi Plt kepala daerah dapat melanggar ketentuan ini jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 

Jika ditarik kesimpulan dari beberapa aturan yang dijelaskan di atas, dapat dikatakan Plt kepala daerah memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah definitif selama mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Yang menjadi penting saat ini adalah langkah apa yang akan diambil Plt Bupati Kabupaten Cianjur dalam memajukan Kota Tatar Santri kedepannya. (wan/bbs)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar