"Penyakit" Menahun, Polemik Doble Job Pendamping PKH Perlu Tindakan Tegas

"Penyakit" Menahun, Polemik Doble Job Pendamping PKH Perlu Tindakan Tegas

Foto : Korkab dan pendamping PKH Kabupaten Cianjur foto bersama Plt Bupati Cianjur (sumber: ist)



CIANJUR. Maharnews.com - Permasalahan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki rangkap pekerjaan atau doble job perlu tindakan tegas. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD Yayalan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat, Hendra Malik.

"Bukan rahasia umum lagi kalau Para Pendamping PKH di wilayah kerja kabupaten cianjur banyak yang double job (rangkap pekerjaan, red), ini bagai penyakit menahun yang tak ada obatnya," ungkapnya, Jumat (15/2/2019).

Malik menuturkan berdasarkan Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang kriteria rangkap pekerjaan bagi pegawai kontrak pelaksana PKH, tidak diperkenankan rangkap pekerjaan. Belum lagi ketentuan 40 jam kerja dalam sepekan sudah pasti akan menyita waktu sehingga sangat sulit tugasnya dilaksanakan jika double job.

"Dengan hal tersebut pantaslah kalau bermunculan masalah tentang PKH, dari mulai di indikasi tidak tepat sasaran, banyaknya masalah pemotongan uang dari KPM, banyaknya masalah oknum ketua kelompok yang nakal. Semua terjadi karena kurang maksimalnya Para Pendamping PKH melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai pengawal perogram pemerintah," tuturnya.

Lebih rinci berkaitan dengan rangkap jabatan yang banyak di lakukan pendamping PKH di cianjur, Malik menegaskan ada yang rangkap pekerjaan dengan mengajar di sekolah SD, SMP, SMA, ada juga yang ikut menjadi penyelenggara pemilu baik PPK/Panwas bahkan ada juga yang rangkap sebagai struktural  partai politik. Menurutnya ini jenis pelanggaran yang disengaja, yang mengakibatkan banyak bermunculan permasalahan PKH di lapangan.

"Oknum pendamping PKH wajib hukumnya diberikan sanksi tegas, baik sanksi harus mengembalikan uang ke Negara, ataupun sanksi pemutusan kontrak. Karena sebelum mereka di kontrak, mereka di bekali dulu pengetahuan hak dan kewajiban. SOP kerja dan kode etik, tapi dilapangan semua itu tidak di indahkan oleh oknum pendamping PKH," tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali melalui kepala bidang bantuan dan perlindungan sosial, Widiawan membantah Dinsos melakukan pembiaran karena telah mengeluarkan surat edaran kepada pendamping PKH untuk memilih pekerjaan, dengan batas waktu akhir Desember 2018.

"Sebelas orang yang memberikan surat pernyataan memilih pekerjaan sebagai pendamping PKH," katanya saat ditemui di kantornya.

Sesuai dengan isi surat edaran, lanjut Widiawan jika sampai waktu yang ditentukan pendamping PKH tidak kooperatif, maka akan diserahkan sepenuhnya kepada tim kode etik pemerintah pusat.

"Itu di luar kewenangan kami (Dinsos, red), kami serahkan ke tim kode etik," sebutnya.

Sementara koordinator kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Cianjur Ervin Widyapranata tidak menampik akan adanya pendamping PKH yang double job. Bahkan Ia mengaku telah memberikan pemahaman kepada pendamping PKH untuk memilih pekerjaan dan tidak merangkap pekerjaan, dan saat ini jumlahnya sudah berkurang.

"Satu persatu saya lakukan pendekatan baik-baik, hasilnya banyak yang sudah menentukan pilihan, full di PKH," ucapnya saat ditemui di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu.

Ditanya terkait surat edaran Dinsos dan sebelas pendamping PKH yang menentukan sikap, Ervin menilai itu lebih ke arah paksaan.

"Seperti kemarin (surat edaran Dinsos, red), sebelas orang itu lebih sedikit dipaksa. Kalo saya pendekatan satu-satu lebih ada hasilnya," jawabnya.

Dari beberapa tahun ke belakang, Ervin mengaku sudah ada 30 orang pendamping PKH yang memilih. Bahkan memilih menjadi pendamping PKH secara full.

"Terakhir ini ada satu lagi, saya kasih waktu, kalau saya begitu caranya," akunya.

Ervin tidak mengetahui jumlah pasti pendamping PKH yang doble job. Tidak ada laporan yang masuk ke dirinya. Meski begitu ia menghimbau agar para pendamping PKH bisa menentukan sikap.

"Baca lagi aturannya, tanyakan ke hati dan pilih mana. Soalnya kalau bercabang pasti ada yang dikorbankan. Apalagi pendamping PKH itu jam kerjanya purna waktu, tidak ditentukan," himbaunya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar