Pertek Bukan Dasar Laksanakan Cut and Fill atau Izin Pembangunan

Pertek Bukan Dasar Laksanakan Cut and Fill atau Izin Pembangunan

Foto : Ilustrasi (Gambar tak berhubungan dengan berita)



CIANJUR. Maharnews.com – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat melakukan aktivitas pembangunan di lapangan. Meski tak mengantonginya, sejumlah pengusaha nakal  tetap melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya perataan tanah (cut and fill) dengan alibi telah mengantongi surat pertimbangan teknis (pertek) dan izin lokasi. 

Memastikan hal tersebut, maharnews mencoba meminta penjelasan ke sejumlah instansi terkait. Penelusan informasi juga dilakukan pada dasar hukum kedua surat itu, dengan tujuan utama memastikan alibi yang sering terucap memang benar adanya atau hanya sebatas silat lidah meredam masalah. 

Kasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Kabupaten Cianjur, Superi Faizal memastikan pengusaha harus mengantongi IMB sebelum melakukan aktivitas pembangunan fisik di lapangan. Jika tidak ada, sudah pasti kegiatan itu termasuk ilegal.

“Harus ada IMB. Belum bisa (kalau belum ada IMB, red) melakukan aktivitas pembangunan fisik,” tegasnya.

Ditanya apakah cut and fill termasuk pembangunan fisik, Superi membenarkan hal itu. Kegiatan cut and fill sebagai dasar pembangunan, dalam IMB tidak hanya terkait bangunan, tetapi mencakup IMB prasarana, salah satunya jalan.

“Semua harus masuk dalam IMB yang harus dibayarkan oleh pengusaha yang nantinya masuk ke kas daerah,” terangnya.

Terkait adanya temuan masyarakat, Superi mengarahkan untuk membuat aduan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang fungsinya menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Pasalnya Bidang Pengaduan yang berada di instansinya lebih cenderung ke administrasi.  

“Bukan untuk menegakkan (Perda, red) atau meyegel. Tupoksinya untuk itu di Satpol PP,” pungkasnya.

Superi memastikan tidak tahu menahu jika Pertek dapat digunakan sebagai dasar cut and fill. Ia mengarahkan untuk memastikan hal itu ke instansi yang mengeluarkan surat pertek tersebut.

“Coba ke instansi yang lebih berwenang,” tutupnya.

Terpisah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur, Lutfi Zakaria memastikan Pertek merupakan salah satu syarat perizinan selanjutnya. Ia menerangkan Pertek yang dikeluarkan oleh instansinya bukan untuk izin melakukan kegiatan pembangunan fisik di lapangan.

“Pertek dikeluarkan sebagai izin sesuai atau tidaknya lokasi pembangunan dengan tata ruang yang ada. Pertek ada 3, maksudnya kesimpulannya dapat berupa persetujuan, disetujui bersyarat atau tidak disetujui,” terangnya saat ditemui di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur, Rabu (7/8/2019).

Ditanya terkait kebenaran Pertek sebagai izin cut and fill, Lutfi mengakui tidak ada yang seperti itu. Namun, Ia setuju dengan pernyataan BPMPTSP yang menyatakan aktivitas pembangunan fisik yang tidak mengatongi IMB dianggap ilegal.

“Di dalam surat Pertek yang diterbitkan oleh Kantor BPN Cianjur selalu mencantumkan himbauan agar segera menempuh proses perizinan selanjutnya,” tutupnya.

Informasi yang dihimpun, dasar hukum pertek ternyata diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR) RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Sedangkan izin lokasi diatur dalam Permen ATR RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi.

Patut diketahui berdasarkan Permen ATR RI Nomor 15 Tahun 2018, definsi Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang. Sedangkan Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Lebih detail pada Permen ATR RI Nomor 15 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1) menyebutkan Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan dalam rangka:

  1. Persetujuan/penolakan Izin Lokasi;
  2. Pemberian/perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah;
  3. Penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul; atau
  4. Perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Dari kedua aturan itu, tidak satupun yang menerangkan pengusaha yang telah mendapatkan Pertek atau izin lokasi diperbolehkan langsung untuk melakukan aktivitas pembangunan fisik. Maka apabila disatukan dengan kedua pernyataan instansi yang berwenang, dapat disimpulkan Pertek dan Izin Lokasi bukan sebagai dasar melakukan aktivitas pembangunan fisik seperti cut and fill. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar