Ridwan Mubarok Divonis Satu Tahun Kurungan, Kuasa Hukum Sebut Kasus Jebakan

Ridwan Mubarok Divonis Satu Tahun Kurungan, Kuasa Hukum Sebut Kasus Jebakan

Foto : Ridwan Mubarok (memakai peci hitam dan kemeja lengan panjang berwarna putih) saat diskusi dengan kuasa hukum terkait vonis hakim, Kamis (21/11/2019).



CIANJUR. Maharnews.com - Sidang putusan Ridwan Mubarok (RM) akhirnya digelar di ruang Chandra, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cianjur, Kamis (21/11/2019). Ketua hakim, Lusiana Amping menyatakan RM bersalah dan divonis hukuman satu tahun kurungan dipotong masa penahanan.

RM dinilai oleh majelis hakim telah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (turut serta). Tak hanya RM, vonis serupa juga dijatuhkan kepada ketiga terdakwa lainnya.

Menanggapi vonis, baik RM maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selamet Santoso kompak untuk pikir-pikir. Menimpali jawaban keduanya, Hakim ketua mengingatkan jika dalam waktu tujuh hari tidak menyatakan sikap, dianggap menerima putusan.

Sementara, kuasa hukum RM, Karnaen  menyebut kasus yang menjerat kliennya beraroma politik dan mencederai keadilan. Vonis hakim sangat normatif sekali, sehingga muncul dugaan adanya perkara titipan.

"Saya kira ini mungkin perkara titipan, supaya terdakwa tetap dalam kurungan," sebutnya.

Setahun kurungan menurut Karnaen cukup berat bagi kliennya. Lantaran dalam persidangan RM jelas tidak terbukti menikmati uang yang disangkakan.

"Tidak pernah menikmati, merasakan atau ikut, tetapi tetap divonis bersalah. Saya kira ini tidak manusiawi," tuturnya.

Ditanya pesan yang ingin disampaikan kepada Plt Bupati Cianjur, Karnaen secara tegas menyatakan kasus RM merupakan jebakan.

"Ini jebakan kepada semua terdakwa agar semua ditahan. Ada unsur bernuansa politik, jelas ini melanggar hak asasi manusia," tegasnya.

Kuasa hukum lainnya, Imar Supriatna mengaku kaget dengan vonis hakim. Menurutnya jika melihat fakta persidangan seharusnya RM bisa bebas.

"Sebenarnya para terdakwa ini tidak sadar telah membantu seperti sebagaimana pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," ungkapnya.

Irman menilai, Majelis hakim terjebak, karena perkara ini di split (dipisah). Mustadjab Latif telah divonis secara bersama-sama, sehingga kliennya terjebak divonis awal tersebut.

"Akhirnya meskipum fakta persidangan tidak terbukti, namun karena terjebak pada putusan awal. Itulah hal yang kami khawatirkan akhirnya terjadi," bebernya.

Irman mengatakan perkara RM tidak fair, kalau bersama-sama seharusnya perkara tidak dipisah. Agar nanti jelas peran setiap terdakwa pada persidangan.

"Implikasinya jelas hukuman setiap terdakwa juga akan berbeda tergantung perannya. Apalagi mereka semua tidak sama (perannya, red), ada yang hanya duduk saja, ada yang hanya ikut-ikutan saja. Mungkin seperti itu," pungkasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar