Satu Lagi Sejarah Baru Terukir, Perusahaan "Nakal" Terima Akibatnya
Direktur PT. Kayu Karet Mulya akhirnya divonis hakim

Satu Lagi Sejarah Baru Terukir, Perusahaan "Nakal" Terima Akibatnya

Foto : Suasana sidang pidana yang dilakukan PT. Kayu Karet Mulya di PN Cianjur, Kamis (28/2/2019).


CIANJUR. Maharnews.com - Sidang pidana perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Cianjur menjadi pengukir sejarah baru. Pasalnya, belum pernah terdengar pelanggaran yang dilakukan perusahaan dibawa hingga ke meja hijau, apalagi sampai mendapat vonis hakim.

Informasi yang dihimpun, di laman resmi Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Cianjur, PT. Kayu Karet Mulya yang beroperasional di Desa Mulyasari, Kecamatan Mande harus menerima kesalahannya dan divonis hakim. Perusahaan itu terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 15 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Jo. Jo Pasal 68 dan Pasal 87 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun. 

Alhasil, terdakwa Muhammad Luthfi Tamam Direktur PT. Kayu Karet Mulya divonis hakim dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari, subsider kurungan 2 Bulan.

Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum (PU), Ucu Siti Jenab mengatakan sidang tersebut merupakan sidang pidana pertama yang dilakukan di Kabupaten Cianjur. Sebelum di bawa ke meja hijau, perusahaan telah diberikan pembinaan dan peringatan namun tidak direspon.

“Sehingga sesuai dengan prosedur langsung dibuatkan LK untuk dilakukan penyidikan,” ujar Ucu yang juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Ketenagakerjaan Korwil I Bogor provinsi Jawa Barat, usai sidang di ruang Candra, PN Cianjur, Kamis (28/2/2019).

Selain itu, sambung Ucu jika memang ada pelanggaran, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan lain yang bernasib sama. Pemeriksaan dilakukan setiap bulan ke perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Cianjur.

“Pemeriksaan rutin dilakukan secara bergiliran, jika memang ada yang melanggar dan tidak bisa dibina, kami akan mengambil tindakan tegas,” tuturnya.

Ditanya apakah perusahaan akan ditutup, Ucu menerangkan bukan penutupan tetapi perusahaan tidak boleh mempergunakan alat tersebut (tangki timbun, red), karena membahayakan. Sesuai ucapan terdakwa pada sidang, akan segera melakukan pengujian.

“Tadi terdakwa di sidang mengatakan akan segera melakukan pengujian tehadap Keselamatan Kesehatan Kerjanya (K3),” terangnya.

Ucu menghimbau ke seluruh perusahaan di Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan UU Ketenagakerjaan dan UU keselamatan kerja, baik itu norma kerja atau norma K3.

“Dimana norma kerja itu berkaitan diantaranya norma karyawan, sedangkan K3 segala sesuatu yang berkaitan keselamatan kerja,” himbaunya.

Sementara, Kasi Pengawasan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Adang Suherman yang turut menhadiri sidang menatakan sudah menjadi tugas dan kewajibannya untu melakukan pengawasan terhadap seluruh perusahaan di wilayah kerjanya.

“Wilayah kerjanya mencakup Kokab Sukabumi, Bogor dan Kabupaten Cianjur,” sebutnya.

Ditanya apakah masyarakat dapat melaporkan temuan pelanggaran perusahaan ke kantor yang dipimpinnya, Adang menjawab sudah menjadi kewajiban dan tugasnya untuk melakukan pengawasan. Ia mempersilahkan jika memang ada temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

“Seperti sudah dijelaskan ibu Ucu, sudah menjadi kewajiban kami, dan menjadi kewajiban rutin untuk melakukan pengecekan setiap bulannya. Itu memang harus kami lakukan,” pungkasnya. (wan)
 



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar