Tanda Tangannya Dipalsukan, Camat Cikalongkulon Siap Tempuh Jalur Hukum

Tanda Tangannya Dipalsukan, Camat Cikalongkulon Siap Tempuh Jalur Hukum

Foto : Ilustrasi surat palsu



CIANJUR. Maharnews.com - Berawal dari foto selembar surat dispensasi untuk keperluan nikah yang masuk ke aplikasi pesan redaksi, sekilas tidak ada yang aneh. Kepala surat itu bertuliskan Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur dan dibubuhi tanda tangan serta stempel Camat sebagai pemberi dispensasi.

Namun, surat formal itu berdasarkan informasi yang dihimpun diduga palsu dan dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, surat dispensasi pernikahan tersebut diketahui dirupiahkan kepada masyarakat yang memerlukannya.

Memastikan hal itu, Camat Cikalongkulon, Acep Junaedi terkejut saat diperlihatkan foto surat dispensasi itu. Bahkan ia secara tegas memastikan bahwa tanda tangan yang berada di surat tersebut bukan miliknya. Ia sangat yakin tanda tangannya telah dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Tak hanya tanda tangan, sudah dapat dipastikan stempel yang dibubuhkan itu juga palsu, jelas surat ini palsu," ungkapnya saat ditemui di Pendopo Cianjur, beberapa waktu lalu.

Acep menerangkan surat seperti itu memang ada dan biasa digunakan saat pendaftaran pernikahan. Ia juga membantah tegas terkait informasi yang beredar di masyarakat adanya pungutan dalam proses pengurusan surat tersebut.

"Pihak kecamatan atau bahkan saya pribadi tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses pengurusan surat itu. Jika memang ada oknum yang melakukan itu, dipersilahkan untuk di proses secara hukum," tegasnya.

Acep menilai tindakan itu dapat mencoreng namanya di mata publik, bahkan akan membentuk opini negatif kepada aparat kecamatan. Ia berniat membawa permasalahan itu ke ranah hukum jika tidak ditemukan titik terang.

"Jelas tidak hanya saya yang dirugikan, namun Saya masih memberi kesempatan untuk diselesaikan," pungkasnya.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN), DPD Jawa Barat, Hendra Malik mengatakan reaksi Camat Cikalongkulon merupakan hal yang wajar bahkan wajib hukumnya untuk menempuh jalur hukum. Tandatangan itu melekat khusus di personal, apalagi beliau sebagai pucuk pimpinan di wilayah kecamatan.

"Menempuh jalur hukum itu perlu, agar kedepan oknum yang telah berani memalsukan tanda tangan atau dokumen mendapat efek jera dan buat pelajaran juga untuk semuanya," tuturnya.

Menurut Malik, hal itu jangan dianggap sepele, hukumannya lumayan berat. Pelanggaran tersebut telah melanggar KUHP Pasal 263 dengan sanksi pidana paling lama 6 tahun. Ia menyesalkan adanya pemalsuan surat tersebut.

"Padahal kan tinggal komunikasi saja, kenapa harus membuat dokumen palsu lengkap dengan tanda tangan dan stempel pejabat pemerintah kecamatan segala," tutupnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar