Tiga TKI Bermasalah Berhasil Pulang dan Menerima Haknya

Tiga TKI Bermasalah Berhasil Pulang dan Menerima Haknya


CIANJUR - Maharnews.com - Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sepertinya tak kunjung habis, meski pemerintah dan berbagai elemen masyarakat mencoba untuk mengantisipasinya. Kali ini Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan DPC Kabupaten Cianjur berhasil memulangkan 3 orang TKI bermasalah di kawasan Timur Tengah, Rabu (13/2/2019) lalu.

Diketahui ketiganya merupakan korban iming-iming dari oknum petugas lapangan(PL) atau petugas rekrut dan PPTKIS dengan proses pemberangkatan non prosedural.  Kini mereka, yaitu Elsa Sumirat (23) asal  Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur, Herni Aliyudin (25) Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung  dan Aih  Nurapifah (38) Desa Cikondang, Kecamatan Bojongpicung dapat kembali berkumpul dengan keluarganya.

Ketua Harian DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur Supyan ketiga pahlawan devisa mengalami berbagai masalah saat berada di negeri orang. Tak hanya tidak digaji, bahkan ada yang menjadi korban penganiayaan majikannya.

"Alhamdulillah kami bisa memulangkannya, bahkan hak-haknya juga terpenuhi," ungkapnya.

Supyan menyebutkan, sejauh ini perlindungan dan penanganan permasalahan terhadap TKI masih dianggap lemah. Pasalnya hampir setiap minggu Astakira Pembaharuan menerima aduan permasalahan TKI.

"Pengaduanya ada yang langsung TKI ada juga keluarganya. Tapi kebanyakan keluarga TKI," tuturnya.

Sementara, Divisi Luar Negeri DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur Sutisna menyatakan aduan permasalahan TKI kebanyakan pemberangkatan ke Negara penempatan Timur Tengah non skill. Padahal pemerintah melalui aturan permenaker no 260 tahun 2015 tentang pelarangan atau penghentian sementara (moratorium).

"Makanya kami Asosiasi ingin bersama-sama dengan  pemerintah daerah terutama intansi terkait untuk mengawasinya," ujar Sutisna.

Sutisna menambahkan hasil aduan dan informasi dari masyarakat di Kabupaten Cianjur masih banyak perekrutan TKI non skill ke Negara penempatan kawasan Timur Tengah dengan iming-iming gaji besar dan visa syarikah (perusahaan).

"Tapi buktinya di negara penempatan mereka dikerjakan sebagai PRT," tambahnya.

Sutisna mengkritik pemerintah terkait permasalahan TKI, khususnya untuk Kabupaten Cianjur. Apapun kondisinya TKI merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Diatur jelas dalam aturan ketenagkerjaan dan perundang-undangan bahwa penempatan dan perlindungan TKI itu sudah menjadi kewajiban pemerintah," tandasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar