YLPKN Sebut Tradisi Study Tour Anak Didik Diakhir Tahun Ajaran Berkategori Pungli

YLPKN Sebut Tradisi Study Tour Anak Didik Diakhir Tahun Ajaran Berkategori Pungli

Foto : Ilustrasi


 

CIANJUR. Maharnews.com - Setiap akhir tahun ajaran pendidikan, tak jarang pihak sekolah mengajak anak didiknya untuk liburan atau dengan kata lain study tour dan istilah terkini kegiatan outing class. Alhasil, kegiatan itu menjadi tradisi turun temurun ke setiap generasi. 

Menyikapi tradisi tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusatara, DPD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Hendra Malik menyebut kegiatan itu salah satu bentuk pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Pernyataan sikap itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.

Study tour, outing class apapun itu istilahnya yang ujungnya menarik pungutan biaya kepada orangtua anak didik jelas termasuk pungli. Apalagi jika sampai panitia, guru dan staf numpang dibayarkan oleh pungutan dan itu umumnya yang terjadi pada kegiatan sejenis itu,” sebutnya, Senin (25/2/2019).

Pada kenyataannya, lanjut malik banyak juga orang tua yang keberatan dengan adanya kegiatan semacam itu, namun tak bisa menolak tegas. Mereka terpaksa ikut hanya karena takut anaknya malu atau minder dengan teman-temannya.

“Mau itu anak SD atau SMP rasa iri tentunya ada, jadi mau tidak mau orang tua harus mengusahaakan biaya tambahan untuk rekreasi sang anak. Padahal setelah akhir tahun ajaran orangtua harus dihadapkan pada persoalan persiapan biaya tambahan untuk buku baru, baju baru dan perlengkapan sekolah lainnya untuk awal masuk tahun ajaran baru. Kasihan yang tidak mampu,” cetusnya.

Malik membeberkan pihak sekolah umumnya selalu membantah dan mengelak jika disangkut pautkan dengan kegiatan itu. Bahkan beralibi itu keinginan orangtua siswa dan pihak sekolah hanya memberikan izin.

“Padahal izin yang diberikan itu secara tidak langsung sebagai campur tangan pihak sekolah, harusnya pihak sekolah dapat bertindak tegas tidak memberikan izin, sehingga kegiatan itu tidak bisa terlaksana,” bebernya.

Belum lagi apabila Study tour atau outing class akhirnya berujung petaka, jelas pihak sekolah harus ikut bertanggung jawab.

“Intinya pihak sekolah harus jeli dan lebih bijaksana. Harusnya semua kegiatan yang akan dilaksanakan dipertimbangkan faktor positif dan negatifnya bagi anak, apakah kegiatan tersebut lebih banyak positifnya atau mungkin lebih banyak negatifnya,” pungkasnya. (wan)
 



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar