Bupatiku

Maharnews.com- Di podium, angka-angka mudah diucapkan. Pertumbuhan, investasi, pembangunan. Semuanya terdengar rapi.

Tetapi di ruang tunggu rumah sakit, angka memiliki wajah yang lain: seorang ibu yang cemas, seorang ayah yang menunda berobat, seorang anak yang menunggu kepastian apakah kartu jaminan kesehatannya masih berlaku.

Lebih dari 400 ribu warga kehilangan status aktif kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah. Angka itu terlalu besar untuk disebut sekadar statistik. Ia adalah kumpulan manusia dengan nama, alamat, dan harapan yang sama: ketika sakit, negara tidak memalingkan wajah.

Barangkali keputusan itu lahir dari hitung-hitungan anggaran. Pemerintah memang selalu hidup di antara kolom pendapatan dan belanja.

Tetapi kesehatan tak pernah benar-benar bisa dihitung dengan kalkulator. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya rupiah, melainkan rasa aman.

Seorang bupati tidak diingat karena banyaknya seremoni yang dihadiri. Ia dikenang ketika mampu memastikan rakyat kecil tidak harus memilih antara membeli obat atau membeli beras.

Kekuasaan sering mengajarkan efisiensi. Namun pemerintahan yang baik mengajarkan empati. Dan empati selalu dimulai dari pertanyaan yang sederhana: apa yang terjadi pada mereka yang paling lemah ketika sebuah kebijakan diputuskan?

Bupatiku, rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya berharap, ketika sakit datang tanpa undangan, negara tidak ikut pergi meninggalkan mereka.

Sebab pada akhirnya, ukuran sebuah pemerintahan bukanlah seberapa megah gedung yang dibangun, melainkan seberapa tenang rakyat menghadapi hari esok. Karena mereka tahu, jika musibah datang, pemerintah tetap berdiri di sisi mereka.