Komisi IV DPRD Cianjur Perkuat Pengawasan MBG: 7 Dapur Belum Halal Teridentifikasi

CIANJUR.maharnews.com - Guna menjamin keamanan, kehalalan, dan akuntabilitas program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG), Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur menggelar rapat koordinasi penting bersama Satgas dan Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Cianjur, Kamis September 2026.

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut surat permintaan dukungan pengawasan dari lembaga MBGM Watch.

Sinergi Penuh Pemantauan Lapangan. Ketua Komisi IV, Rian Purwa Wiwitan, menegaskan kerja sama erat antara pihak legislatif, Satgas, Korwil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

"Meskipun kebijakan menyeluruh seperti pembubaran dapur adalah wewenang pusat, setiap temuan di lapangan wajib segera disampaikan dan diteruskan ke pihak berwenang," ujarnya tegas.

Rian mengungkapkan bahwa temuan kritis di lapangan, terdapat 7 dapur pelaksana yang belum mengantongi Sertifikat Halal (SH), namun, proses pengurusannya sedang dipercepat penyelesaiannya.

"Hambatan utama perizinan lainnya terletak pada Perjanjian Kerja Sama (SLA) yang belum rampung di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG)," ungkapnya.

Sementara, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Cianjur, Muhamad Yusup, menegaskan kelalaian administrasi tidak akan ditoleransi sedikit pun.

"Pimpinan pusat pasti akan menindak tegas dapur-dapur yang tidak memiliki SLA. Penertiban akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku." tandasnya.

Pihak BGN Pusat juga menegaskan tidak melarang pengawasan lapangan. Saat ini Satgas dan Korwil sedang merampungkan pendataan menyeluruh guna memetakan kondisi riil seluruh pelaksana. Komisi IV berjanji terus mengawal ketat agar program ini berjalan aman, terjamin kehalalannya, dan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat Cianjur.