Ngopi Sembari Update Informasi - Berita

Tuntutan Tanpa Kompromi: Cabut SE UHC, Selamatkan 815 Ribu Nyawa Warga Cianjur

Tuntutan Tanpa Kompromi: Cabut SE UHC, Selamatkan 815 Ribu Nyawa Warga Cianjur

Foto : Audiensi : Puluhan 234 SC melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Cianjur menolak dihentikan peogrqm UHC


CIANJUR.maharnews.com - Gema perlawanan membahana dari akar rumput. 234 Solidaritas Cianjur (234 SC) menghentakkan kaki demi menyelamatkan nyawa yang terancam dibiarkan terkapar.

Program jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) terancam runtuh total oleh kebijakan sepihak, namun rakyat tak akan membiarkan hak hidup dikubur diam-diam.

Dengan suara lantang yang menggema di ruang audiensi Komisi IV DPRD Cianjur, Kamis 3 September 2026, Ketua DPC Korwil 234 SC, Soni Farhan, menegaskan sikap baja tak ada ruang tawar-menawar soal nyawa. Kepada Bupati, TAPD, dan DPRD, ultimatum disampaikan.

“Dengarkan aspirasi ini, atau hadapi lautan massa di jalanan dan keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).”

Pihaknya menuntut pembatalan tegas Surat Edaran (SE) Nomor 400.7/2/2026 yang dianggap memutus perlindungan kesehatan secara sepihak. Sistem Non Cut Off harus dikembalikan sepenuhnya tanpa syarat tersembunyi.

Dalam APBD Perubahan 2026, anggaran harus diluruskan guna membangun fondasi kokoh bagi 815.690 jiwa, menjamin tak satu pun hari berlalu tanpa perlindungan.

Data yang sempat kabur harus diterangi keterbukaan diverifikasi bersama secara transparan oleh BPJS Kesehatan, Dinkes, Dinsos, dan Disdukcapil. Keluhan warga yang akses berobatnya terputus wajib segera diselesaikan dengan cepat dan tulus.

Kepada pengelola anggaran, pesannya tegas susun kembali pos UHC sesuai kebutuhan riil lapangan.

“Boleh merapikan belanja, tapi jangan pernah menyentuh tembok perlindungan kesehatan. Efisiensi tak boleh jadi pisau yang mengiris hak hidup yang paling berharga.” ujarnya.

DPRD sebagai penjaga gerbang keadilan diminta menggenggam amanah erat: desak pemimpin daerah bertindak tegas, kawal reaktivasi kepesertaan dan data agar tak dimanipulasi dalam kabut. 

"Sikap harus berdiri tegak bagai benteng: Tolak total APBD Perubahan jika anggaran kesehatan tak dikembalikan secara layak dan memadai," tandasnya.

Lebih lanjut, Soni Farhan membenturkan kebenaran yang tak tergoyahkan, menurutnya, boleh merapikan, boleh menata - tapi jangan jadikan hemat sebagai alasan merampas hak hidup!.




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE