Satpol-PP Tertibkan PKL Bomero Citywalk Cianjur

CIANJUR.maharnews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Cianjur menertibkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bomero Citywalk, Selasa 11 November 2025.

Penertiban dilakukan Satpol-PP setelah melalui proses tiga kali melalui Surat Peringatan SP1, SP2, dan SP 3.

Penertiban meski menuai pro dan kontra dari pedagang kaki lima kawasan Bomero Citywalk Cianjur.

Kasat Satpol-PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo menegaskan bahwa penertiban berjalan relatif kondusif.

 "Sebagaimana kita lihat walaupun ada riak-riak tapi tidak anarkis, itu merupakan sebuah inspirasi dan kita juga bisa mengamankan kegiatan ini," ujarnya.

Djoko mengatakan, barang-barang pedagang yang masih berjualan diamankan untuk proses penertiban.

Langkah ini, kata Djoko, diambil merupakan bagian dari upaya menata kawasan Bomero Citywalk. Berdasarkan data, sekitar 20 pedagang masih bertahan di lokasi.

"Besok juga kita akan melakukan patroli persuasif dengan kekuatan yang ada semaksimal mungkin," katanya.

Lebih lanjut, Djoko berharap juga kepada semua media untuk bisa ikut mendinginkan, kemudian menyampaikan bahwa ini semata-mata untuk kebaikan Cianjur secara umum.

"Saya tekankan sekali lagi, ada pro dan kontra itu adalah bagian dari rohmatan lil 'alamin, asal tidak anarkis saja. Tapi kalau sudah mencoba anarkis kemudian mengganggu petugas dalam melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan, maka kita akan bergerak sesuai dengan kewenangan yang ada," tegasnya.

Terpisah, Koordinator PKL Bomero Citywalk, Zaky Muhaimin mengatakan Penda Cianjur seharusnya menunda penertiban hingga ada kesepakatan bersama antara pedagang, DPRD, dan unsur Forkopimda, termasuk Bupati Cianjur.

"Permintaan kami sederhana, pemerintah daerah sebaiknya mengkaji ulang Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar penggusuran ini. Kami juga sudah beberapa kali melakukan langkah resmi, mulai dari RDP dengan dinas, aksi di depan Pemda, hingga audiensi ke DPRD, tapi tidak ada tanggapan nyata," tutur Zaky.

Zaky menegaskan bahwa para pedagang, didukung mahasiswa dan LSM, akan terus memperjuangkan hak mereka. Ia menilai pemerintah daerah tidak menghormati proses administrasi maupun hasil kesepakatan sebelumnya.

"Kalau bicara soal kebersihan atau penataan, itu bisa dikelola bersama masyarakat, karang taruna, dan para pedagang. Kami siap berdiskusi, tapi yang kami minta adalah duduk bersama, bukan digusur sepihak," tegas Zaky.