Soal Transparansi APBD, Aktivis Desak Pemkab Cianjur Ikuti Bapak Aing

CIANJUR.Maharnews.com- Aktivis Cianjur Hendra Malik mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait transparansi pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 

Aktivis berpenampilan bak pentolan Dewa 19 itu menuturkan, transparansi pengelolaan APBD yang dilakukan pemprov Jabar yaitu dengan mengupload secara rinci APBD di layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH (https://jdih.jabarprov.go.id/page/produk_hukum/12) sehingga bisa di akses semua kalangan masyarakat. 

"Langkah pemprov merupakan sebuah terobosan yang sangat positif. Untuk mendorong itu saya akan secepatnya melakukan audiensi dengan Bupati Cianjur dan DPRD Cianjur, mendorong agar Pemerintah Kabupaten Cianjur mengikuti langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,"ujarnya kepada Maharnews, Senin 28 April 2025. 

"Nanti bisa dinilai juga oleh masyarakat, apakah Bupati Cianjur beserta para dewan terhormat punya keberanian yang sama seperti keberanian Gubernur Jawa Barat,"kata Hendra menambahkan. 

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa transparansi anggaran keuangan daerah penting dan mengapa masyarakat harus mendukungnya: 

Pertama Mencegah Korupsi: 

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik, seperti korupsi. 

Meningkatkan Kepercayaan Publik

Ketika masyarakat tahu bagaimana anggaran digunakan, kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah akan meningkat. 

Menjamin Efisiensi dan Efektivitas: 

Transparansi membantu pemerintah daerah menggunakan anggaran dengan lebih efisien dan efektif, karena setiap alokasi dan penggunaan dana dapat diawasi. 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: 

Penggunaan anggaran yang transparan dan efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: 

Transparansi anggaran mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan

dan prioritas lokal.