Eksekutif dan Legislatif Belum Bisa Membuat Analisa Belanja yang Rasional

CIANJUR. Maharnews.com - Varian lain dari mismanajemen APBD hari ini, adalah nisbah ekstrim antara pos untuk kepentingan publik dan urusan pemerintahan, dokumen menunjukan tren peningkatan kembali belanja pemerintahan/pegawai.

Benang kusut inefisiensi anggaran di Kabupaten Cianjur, sulit dicari simpulnya, jika terus berputar pada ranah reformasi anggaran, efisiensi anggaran di Pemkab Cianjur, berhulu pada kegagalan reformasi birokrasi. 

Selama ini eksekutif dan legislatif belum bisa membuat analisa belanja yang rasional dan mencerminkan tingkat kebutuhan /permintaan layanan warga. 

Konsep ideal bahwa APBD sejatinya merupakan instrumen untuk menstimulasi ekonomi dan mendorong efek pengganda bagi sumber-sumber pertumbuhan lain (investasi swasta dan konsumsi masyarakat) belum nampak. 

Sehingga kemudian fakta memperlihatkan kepada kita gelontoran ratusan milyar rupiah untuk insfrastruktur (terutama jalan) belum menghadirkan geliat peningkatan ekonomi masyarakat ataupun peningkatan daya beli masyarakat, yang mana kedua hal ini sangat berkontribusi terhadap peningkatan IPM kita.

Perlunya skala prioritas alokasi belanja untuk program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana layanan publik, dengan cara meningkatkan alokasi belanja barang dan belanja modal dalam APBD 2020 ini. 

Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah sebaiknya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan keberpihakan pemkab cianjur kepada kepentingan publik. 

Agar dihindari pembiayaan-pembiayaan terhadap program dan kegiatan yang sifatnya instan.

(Penulis Ketua Presjidioem Ampuh Usdt. Yana Nurzaman)