Skandal Data Siluman & Dualisme Kepemimpinan di Balik Ambisi Fiskal Cianjur 2025-2030

Nana Setiawan opini | 26 Feb 2026 | Dibaca 158 kali

Foto : Dokumen (RBUC)

CIANJUR.maharnews.com - Setahun pertama pemerintahan Kabupaten Cianjur periode 2025–2030 kini berada dalam bidikan kritik tajam.

Di balik deretan angka mentereng yang dipamerkan pemerintah, sebuah kajian independen lintas sektor mengungkap potret buram: mulai dari ancaman kebangkrutan fiskal, "hantu" data pendidikan, hingga aroma dualisme kepemimpinan yang membelah birokrasi.

Laporan bertajuk "Narasi Kinerja, Konsistensi Fiskal, dan Persepsi Kepemimpinan" yang disusun oleh Ridwan Marcell, merupakan sintesis kritis dari rangkaian diskusi publik yang digelar Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC) dan YLBHC.

Dokumen ini merangkum kegelisahan para ahli, akademisi, hingga kesaksian pejabat dinas yang mulai mencium adanya ketidakberesan di jantung kekuasaan.

Ilusi Angka dan "Sesak Napas" APBD

Pemerintah daerah boleh saja bangga dengan capaian jalan mantap 77,22 persen atau investasi yang melampaui target hingga Rp2,29 triliun.

Namun, kajian ini menyebut angka tersebut tak ubahnya "gincu" yang menyembunyikan retak pada struktur APBD 2025–2026.

Keputusan populis mengangkat ±7.000 PPPK kini menjadi bumerang. Dengan beban gaji yang membengkak, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur rakyat kini terhimpit.

"Struktur fiskal kita sedang sesak napas. Jika tak dikendalikan, belanja modal akan habis dimakan belanja pegawai," tulis laporan tersebut.

Skandal PKBM: Mengejar IPM dengan Data "Siluman" Sorotan paling pedas mengarah pada sektor pendidikan. Meski anggaran dikucurkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur tetap jalan di tempat di dasar klasemen Jawa Barat.

Forum diskusi mengungkap adanya indikasi kuat penggelembungan data pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dugaan adanya "siswa fiktif" untuk menyerap dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi rahasia umum yang mulai terkuak.

Tanpa audit lapangan yang jujur, perencanaan pendidikan di Cianjur dinilai hanya berbasis data rapuh yang berisiko menciptakan inefisiensi anggaran secara masif.

Geothermal: Ambisi Hijau vs Kedaulatan Air.

Tak hanya soal anggaran, kebijakan energi pun memicu ketegangan ekologis. Proyek geothermal di kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango diposisikan sebagai medan tempur antara "logika proyek" pemerintah dan "logika keselamatan" warga.

Minimnya transparansi dokumen hidrogeologi memicu krisis kepercayaan publik. Warga khawatir, ambisi mengejar energi hijau justru akan membunuh sumber air yang menjadi urat nadi kehidupan di Cianjur.

Dua Matahari di Pucuk Pimpinan

Di atas semua carut-marut teknis tersebut, muncul isu yang paling sensitif: Dualisme Kepemimpinan.

Diskusi publik menangkap persepsi kuat adanya dua pusat pengaruh yang berbeda arah—antara jalur formal dan non-formal. Fragmentasi komunikasi ini menyebabkan birokrasi kehilangan nakhoda tunggal, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, dan melemahkan legitimasi kebijakan di mata rakyat.

Sintesis: Menuntut Partisipasi Substantif

"Keberhasilan pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari tumpukan dokumen administratif yang bagus di atas meja bupati," tegas Ridwan Marcell merangkum hasil diskusi.

Laporan ini merekomendasikan audit fiskal total, validasi ulang data PKBM secara fisik, serta penguatan komunikasi strategis kepala daerah untuk mengakhiri spekulasi dualisme.

Tahun pertama adalah fondasi. Jika fondasi ini dibangun di atas data yang rapuh, anggaran yang mencekik, dan kepemimpinan yang terbelah, maka mimpi pembangunan berkelanjutan di Cianjur terancam runtuh sebelum waktunya.

Sumber : Bestari Bunga Angguni,S.H/CEO PT.RBI Rumah Bersama Indonesia & RBUC

Baca

Berita Terkait

Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Kembali ke Home

Berita Terkini