KIPP Soroti Bacaleg Kades Aktif

Sudah Mengundurkan Diri, Tapi Masih Menjabat

Kepala Desa (Kades) aktif yang mencalonkan diri menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg), mendapat sorotan tajam dari Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat. 

Divisi advokasi KIPP Jabar, Samsudin mengatakan dengan masih aktifnya status Kades, dikhawatirkan anggaran Pemerintah Desa ditunggangi kepentingan politik.

"Anggaran Pemdes harus murni untuk masyarakat, kegiatannya pun harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pribadi apalagi untuk kampanye," katanya, Senin (13/8/2018).

Karena itu, lanjut Samsudin perlu ketegasan dari pihak terkait, sehingga hal itu dapat dihindari. Prosesnya harus dipercepat jangan mengulur waktu.

"Kan ini rancu, sudah ada surat pengunduran diri dan sedang diproses tetapi masih menjabat. Ada apa ini sebenarnya," sebutnya.

Salah satunya Kades Jatisari Kecamatan Bojongpicung yang selama ini menjadi sorotan KIPP. Seharusnya mencari pengganti atau pejabat sementara setingkat desa bisa lebih cepat.

"Ini bukan mencari pengganti presiden atau kepala daerah yang membutuhkan lama. Harusnya bisa diselesaikan dalam hitungan minggu," cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial membenarkan pengunduran diri Kades Jatisari sudah diterima dan sedang diproses. Terkait masih aktifnya Kades, Ia beralasan masih mencari sosok pejabat sementara untuk menggantikan posisi tersebut.

"Yang membuat lama itu, mencari penggantinya. Tidak lama ada penggantinya kok," tuturnya saat ditemui seusai rakor kades se Kecamatan Bojongpicung.

Soal kekhawatiran masyarakat tentang anggaran desa, Danial memastikan tidak akan terjadi. Pihak DPMD selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran desa.

Dikabarkan, Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Bojongpicung, Asep Wahyu belum lama ini telah membuat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa. Langkah itu dilakukan Asep karena akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari  Partai Nasional Demokrasi (NasDem).