Lima Fraksi DPRD Cianjur, Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Cianjur.Maharnews.com - Lima fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, yakni fraksi Gerindra, PKS, NasDem, Demokrat dan PAN, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Penolakan itu disampaikan lima fraksi tersebut, saat beraudiensi dengan DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM di ruangan Rapat Gabungan DPRD Cianjur, Selasa (6/9/2022).

Kelima fraksi DPRD Cianjur, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu tidak tepat menyusul kondisi ekonomi masyarakat, saat ini masih belum stabil akibat dampak bencana Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Cianjur, Wilman Singawinata mengatakan, kenaikan BBM oleh pemerintah saat ini tidak tepat.

"Jadi pendapat saya, tuntutan masyarakat itu sudah betul bahwa pada saat ini menaikan BBM adalah hal yang sangat tidak tepat," ujarnya.

Lebih lanjut, legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) itu mengatakan, kenaikan BBM itu tidak tepat karena apa? Karena saat ini ekonomi baru saja menggeliat dari Covid-19.

Kalau orang yang baru menggeliat langsung dibebani maka ini akan sangat berat. Jadi saya sepakat bahwa menaikkan BBM pada saat ini adalah satu hal yang tidak tepat.

"Dan saya mengusulkan, memohon kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan harga BBM pada hari ini," tandas Wilman.

Sementara Itu ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur Hendra Malik, pihaknya memberikan apresiasi atas kelima fraksi yang menolak kenaikan harga BBM tersebut.

"Kita apresiasi, atas respon kelima fraksi yang sepakat dengan masyarakat Cianjur, bahwa menolak kenaikan harga BBM," kata Malik.

Malik mengungkapkan, dua tahun Rakyat indonesia di terjang bencana kesehatan oleh Virus Corona, hingga menimbulkan guncangan ekonomi yang sangat luas dan merata terhadap seluruh sektor perekonomian.

"Tapi, di saat masyarakat mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Virus Corona. Sementara pemerintah pusat menaikan BBM bersubsidi. Ini sama saja pemerintah memeras keringat rakyat," ungkapnya.

Malik berharap kepada DPRD Cianjur untuk tidak main-main menyampaikan aspirasi masyarakat untuk bisa tersampaikan ke DPR-RI.

"Agar menjadi pembahasan DPR RI dengan pemerintah pusat, yang mana ternyata disemua daerah kenaikan harga BBM itu di tolak, juga pelaksanaan Undang-undang omnibus law itu juga ditolak," pungkasnya. (nn)