Massa Buruh Boikot Rapat Paripurna

Cianjur.Maharnews.com - Agenda Rapat Paripurna DPRD Rancangan Perturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2023, terancam babatal.

Pasalnya, gedung wakil rakyat Cianjur itu diduduki ribuan massa buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 15 persen. 

Sebelumnya, DPRD dan Pemkab Cianjur telah menjadwalkan Rapat Paripurna pada pukul 14.00 WIB, namun diundur dan dijadwalkan ulang pada pukul 19.30 WIB. 

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cianjur Hendra Malik mengecam akan memboikot Rapat Paripurna. 

Selain menunggu kedatangan Bupati Cianjur Herman Suherman untuk dapat hadir menemui kaum buruh. 

"Rapat Paripurna akan kita hentikan dahulu sebelum Bupati menemui kita," katanya. 

Ia pun menyayangkan Pemkab Cianjur berniat menggelar rapat paripurna ditengah tuntutan UMK buruh yang dinilai selalu saja tidak dikabulkan. 

"Urgensinya apa rapat Paripurna karena kita sudah menunggu dari pagi. Harusnya Bupati mau menerima kita dulu sebelum rapat Paripurna. Kita Boikot," ungkapnya. 

Berbede pendapat, Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Nasdem Teti Sri Hayati mengatakan, rapat Paripurna akan tetap digelar meski adanya aksi massa buruh yang menduduki Gedung DPRD Cianjur. 

"Sesuai agenda kan sudah dijadwalkan, awalnya pukul 14.00 WIB, kemudian dijadwal lagi pukul 19.30 WIB," tandasnya.