Membahayakan Anak Didik, Aktivis Pertanyakan Profesionalitas Kontraktor

Cianjur. maharnews.com - Terkait adanya insiden ambruknya bangunan plafon ruang kelas 1 SD Negeri Awilarangan pada Senin 3 Juni 2024 kemarin, mendapatkan kritik pedas dari aktivis Cianjur.

Bagai mana tidak, bangunan sekolah tersebut dibangun oleh Kementerian PUPR yang kontraktornya dari Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Adhi Karya.

Pentolan aktivis Cianjur Deni Gawel Sunarya menilai bahwa ambruknya plafon ruang sekolah tersebut akibat pihak kontraktor tidak profesional dalam mengerjakan pembangunan.

"Harusnya profesional, kan pasti ada management yang baik apalagi yang namanya Adikarya itu BUMN," ujar Ia kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).

Lebih lanjut Deni yang akrab disapa mamang Gawel itu mengaku tak habis pikir dengan adanya kejadian tersebut mengingat pembangunan sekolan itu pengerjaannya dilakukan oleh perusahaan sekelas BUMN.

"Ini sangat miris, kan ada tenaga ahli, terus akurasi hitungan lain dan sebagainya, kan itu sudah jelas membutuhkan biaya berapa pasti sudah terhitung. Jadi kualitas harus betul-betul bagus daripada PT-PT yang lain," imbuhnya.

Bayangkan jika anak murid sudah masuk tentunya akan menjadi korban akibat dari insiden tersebut.

"Saya yakin pasti banyak korban tertimpa matrial plafon, maka kami meminta pihak PT. ADHI KARYA dalam membangun harus profesional, apalagi ini untuk sarana pendidikan," ujarnya.

Terpisah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur melalui Bidang Sarana Prasarana SD, Baehaqi mengatakan bahwa bangunan SDN Awilarangan belum diserah terimakan dari kementrian PUPR.

"Serah terima aset sampai saat ini masih proses kementrian, dan belum di serahkan ke Pemda Cianjur khususnya dinas pendidikan dan belum menerima berita acara penyerahterimaan aset," katanya.

Baehaqi menyatakan bahwa masa pemeliharaan pada bangunan SDN Awilarangan masih tanggung jawab Pihak Kementrian PUPR.

"Pemeliharaan dan perawatan masih di bawah kementrian PUPR. Jadi yang bertanggung jawab saat ini masih kementrian PUPR" ujarnya.

Namun demikian, kata Baehaqi jikalau aset sudah diterima pihak Pemda melalui dinas PUPR maka tanggung jawab selanjutnya adalah Disdikpora.

"Jika sudah diserah terimakan dinas sendiri yang akan bertanggung jawab dalam perbaikan sekolah tersebut," pungkasnya. (tim).