Cianjur 2025: Hidup dalam Keadaan Darurat Permanen

Maharnews.com- Tahun 2025 tidak mencatat letupan politik besar di Cianjur. Tidak ada pemilu, tidak ada pertarungan terbuka elite. 

Namun justru di situlah persoalannya: kekuasaan bekerja dalam sunyi, sementara krisis hadir berulang tanpa pernah benar-benar diselesaikan. 

Cianjur menjalani 2025 sebagai wilayah yang hidup dalam keadaan darurat permanen, sebuah kondisi ketika bencana, krisis layanan publik, dan ketimpangan dianggap normal, rutin, bahkan nyaris tak lagi mengagetkan. 

Bencana yang dinormalisasi 

Longsor, banjir, pergerakan tanah datang silih berganti sepanjang tahun. 

Status siaga ditetapkan, diperpanjang, lalu diperpanjang lagi. Namun yang berubah bukan pendekatan, melainkan hanya bahasa kebijakan. 

Bencana diperlakukan sebagai: urusan teknis BPBD, soal cuaca ekstrem atau “kehendak alam". 

Padahal, berulangnya bencana menunjukkan kegagalan tata ruang, perencanaan wilayah, dan mitigasi struktural. 

Ketika longsor terjadi di lokasi yang sama, pada musim yang sama, dengan dampak yang sama—itu bukan lagi bencana alam. Itu bencana tata kelola. 

Keracunan Sekolah dan Retaknya Negara Pengasuh

Kasus keracunan massal siswa akibat makanan program pemerintah menjadi momen paling simbolik di 2025. Negara hadir memberi makan, tetapi gagal menjamin keselamatan. 

Di titik ini, persoalannya bukan sekadar sanitasi atau vendor. Ini menyentuh krisis negara pengasuh (nurturing state): 

program dirancang dari pusat, dilaksanakan terburu-buru pengawasan di daerah lemah. Anak-anak menjadi objek kebijakan, bukan subjek perlindungan. 

Kepercayaan publik pun retak bukan karena niat, tetapi karena ketidakcakapan sistem. 

Budaya: Bertahan di Tengah Ketidakpedulian

Ironisnya, di tengah krisis, justru budaya yang menunjukkan daya hidup. Ritual adat, seni mamaos Cianjuran, dan perayaan lokal tetap berjalan bahkan menembus panggung internasional. 

Namun budaya sering diposisikan sebagai pemanis kalender wisata simbol identitas tanpa dukungan struktural, alat pencitraan, bukan pemberdayaan. Budaya bertahan bukan karena negara, melainkan karena komunitas. 

Masyarakat Sipil: Suara yang Mulai Mengganggu

Aksi mahasiswa, kritik media lokal, dan desakan komunitas sipil menunjukkan satu hal: publik mulai lelah dengan simbolisme. 

Yang dituntut bukan seremoni, melainkan transparansi anggaran, kejelasan prioritas, keberpihakan nyata. Namun kritik sering berhenti di ruang moral, sementara kebijakan tetap berjalan dalam logika administratif yang dingin dan tertutup. 

Ekonomi Bertahan, Warga Menyesuaikan

Pariwisata naik saat libur panjang. UMKM bergerak saat momentum datang. Job fair digelar secara daring. Semua tampak hidup. 

Tetapi ekonomi Cianjur 2025 adalah ekonomi adaptif, bukan progresif: warga bertahan, bukan sejahtera pekerjaan ada, tapi rapuh pertumbuhan tidak merata. Negara hadir sebagai fasilitator sesaat, bukan penjamin keberlanjutan. 

Keadaan Darurat sebagai Metode Kekuasaan

Mengutip Hannah Arendt, keadaan darurat yang berkepanjangan berisiko menjadi cara baru mengelola ketidakmampuan. Ketika krisis dinormalisasi, publik dibiasakan untuk menerima keterbatasan sebagai nasib. 

Dalam kondisi ini kegagalan tidak lagi dipertanggungjawabkan kebijakan tidak dievaluasi secara mendalam simbol menggantikan solusi. 

Cianjur 2025 tidak kekurangan program. Ia kekurangan keberanian untuk berubah secara struktural.

Pertanyaan yang Tertinggal 

Esai ini tidak menawarkan optimisme murahan. Ia hanya meninggalkan satu pertanyaan penting: 

*Sampai kapan Cianjur dikelola dengan logika darurat, sementara warganya hidup dalam krisis yang permanen?* 

Jika keadaan darurat terus diperpanjang tanpa perbaikan mendasar, maka yang darurat bukan lagi alam melainkan cara kita memerintah.