Dewan Soroti Penertiban PKL Bomero Citywalk Cianjur Rusuh

CIANJUR.maharnews.com - Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Demokrat Hj. Lilis Boy menyoroti peristiwa kekerasan yang terjadi saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Bomero Citywalk Cianjur.

Persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, bukan dengan tindakan kekerasan," ujar Lis Boy kepada wartawan di kantor Wakil Rakyat Cianjur, Selasa 11 November 2025.

Ia mengatakan, kekerasan yang terjadi saat penertiban, seharusnya semua pihak untuk melihat kembali pada akar permasalahan, termasuk menelusuri keberadaan surat perjanjian awal antara PKL dan pengelola kawasan.

Kalau memang ada surat perjanjian seharusnya mereka keluar untuk dipatuhi. Tapi jika tidak ada perjanjian yang jelas, maka masing-masing pihak harus dihormati," imbuhnya

Satpol-PP ingin bekerja dengan baik, sementara PKL juga ingin mencari nafkah. Di sinilah solusi pemerintah sangat dibutuhkan.

Intinya, pentingnya komunikasi dan pendekatan humanis dalam penataan PKL, penyelesaian yang berkeadilan sosial di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat," katanya.

Lebih rinci, Lis Boy mengatakan, penolakan para PKL Bomero untuk direlokasi ke Pasar Induk Jebrod didasari oleh sejumlah kekhawatiran di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit.

Tentunya, kata Lis Boy, kekhawatiran itu sangat besar, mengingat kepastian untuk dapat penghasilan di lokasi baru menjadi hal yang krusial.

Wajar saja PKL menolak di relokasi, karena mereka berpikir jika pindah ke Pasar Jebrod  belum tentu dapat menguntungkan secara ekonomi," katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintah khusus harus mempertimbangkan dampak, apakah nantinya mereka akan diterima oleh komunitas yang sudah ada di pasar induk tersebut.

Peran serta Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur dalam hal ini untuk lebih jeli dan proaktif, karena setiap kebijakan penertiban harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas," ujarnya.

Mengingat, lanjut Lis Boy, di balik setiap PKL terdapat keluarga yang harus ditanggung. 

Pemerintah harus turun tangan. Ini bukan sekedar soal mereka berdagang, tapi tentang keberlangsungan hidup keluarga-keluarga mereka," pungkasnya.