Dirut RSUD Cianjur Dicecar Dewan Gara gara Soal Ini

Pelayanan untuk pasien tergolong tidak mampu di RSUD Sayang Cianjur akhir akhir ini kerap menimbulkan persoalan. 

Warga miskin yang ingin mendapat perawatan di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Cianjur, kerap kali kelimpungan saat dihadapkan dengan urusan penyelesaian administrasi. Pasalnya, sudah tidak terdaftar di program Kartu Indonesia Sehat (KIS), mereka belum daftar BPJS pula.

Persoalan tersebut makin menjadi, seiring pencabutan layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar beberapa waktu lalu. 

Kondisi tersebut langsung disikapi Komisi IV DPRD  Cianjur. Rapat Kerja bersama pihak RSUD Sayang Cianjur terkait rencana kerja tahun 2019 pada Senin (5/11/2018) di ruang rapat komisi IV, dimanfaatkan para wakil rakyat untuk menggali lebih dalam persoalan diatas.

Pembahasan berlangsung hangat, anggota Komisi IV yang diketuai Dadang Sutarmo tampak bergantian mencecar Dirut RSUD Sayang, Ratu Tri Yulia seputar pelayanan untuk pasien warga miskin.

"SKTM kan sudah dicabut. Nah sekarang ini orang yang sakit  (warga miskin,red) dirawat di RSUD Sayang, saat ingin mendapat keringanan mereka harus buat rekomendasi ke Dinas Sosial, lalu Dinsos cuma memberikan rekomendasi supaya masuk BPJS. Sementara aktivasi kartu itu selama 14 hari kedepan, jadi pasien tetap harus bayar pada saat itu. Ini kan berat buat mereka, terkecuali BPJS memang bisa berlaku surut,"beber Cecep Buldan, legislator asal PDIP.

Cecep meminta pihak RSUD Sayang bisa mendapatkan formula atau cara bagaimana supaya mengcover jeda waktu pembiyaan si pasien selama 14 hari tersebut.

"Intinya ada cara supaya beban pasien selama 14 hari itu bisa ringan. Ini yang harus diperhatikan,"tegasnya.

Anggota legislator asal partai Gerindra, Tavip Darmawan menuturkan pesatnya pembangunan di lingkungan RSUD Sayang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Tapi hari ini, semua itu tidak lagi menjadi kebanggan. 

"Karena kebanggaan bagi kami yaitu pada saat masyarakat bisa terlayani dengan baik,"tegasnya.

Seiring dengan banyaknya keluhan masyarakat masuk ke dewan, Tavip menilai pelayanan RSUD Sayang sekarang ini bukan tambah menjadi lebih baik, tapi sebaliknya.

"Kami paham meskipun RSUD Sayang sekarang BLUD, kunci kebijakan bukan pada ibu Dirut. Soalnya kalau kebijakan itu memang ada di ibu, tentunya bisa langsung mengatur, memanage anggaran dari hasil pendapatan yang diterima. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Buktinya, beli obat obatan dianggarkan sekian tapi malah dipotong, ini miris sekali,"ungkap Tavip.

Sementara disisi lain, sambung Tavip pembangunan fasilitas di RSUD Sayang terus menerus dilakukan.

"Ini proyek pembangunan terus saja disana. Apa artinya pembangunan fasilitas bagus kalau masyarakat miskin justru tidak terlayani,"kata Tavip dengan nada meninggi.

Sementara itu ditemui seusai rapat kerja, Dirut RSUD Sayang Cianjur, Ratu Tri Yulia menegaskan bahwa masyarakat miskin tetap mendapat pelayanan, karena itu sudah merupakan kewajiban rumah sakit.

"Pokonya pelayanan sudah menjadi kewajiban rumah sakit,"tegasnya.

Saat ditanya soal pembayaran administrasinya, pejabat di era Bupati Tjetjep Muchtar Soleh yang kokoh menduduki kursi Direktur RSUD Sayang Cianjur itu mengatakan bahwa selama ini tidak ada yang membayar.

"Pembayaranmah, da teu aya anu bayar geuningan,"jawab Ratu dengan logat Sundanya, sambil terus bergegas pergi menuju kendaraan dinasnya, meninggalkan awak media. (Nuk)