Cianjur.Maharnews.com - Kunjungan kerja Komisi D DPRD Cianjur kepada pihak lembaga Umat (Baznas) terkait soal dugaan politisasi. Fakta baru terungkap, Ketua BAZNAS rangkap dua jabatan.
Ketua komisi D Sahli Saidi mengatakan, hasil kunjungan komisi D barusan, selain mempertanyakan soal dugaan politisasi yang melibatkan BAZNAS. Namun ada fakta baru.
"Ketua Baznas merangkap dua jabatan sebagai Ketua BAZNAS dan pengawas di RSUD Sayang Cianjur," ujar Sahli saat ditanya usai kungker tersebut di halaman kantor Baznas, Kamis (24/2/2022).
Atas fakta baru tersebut, komisi D DPRD Cianjur langsung meminta ketua Baznas Cianjur untuk melepas satu jabatan. Namun pihak yang bersangkutan mengaku akan Koordinasi terlebih dahulu dengan bupati.
"Kita suruh keluar satu jabatan, karena dia punya gaji double. Jadi harus pilih salah satu, kalau mau di sini silahkan, berarti yang di sana harus keluar," kata Sahli.
Disinggung, bagaimana dengan dugaan politisasi, apakah pihak Baznas terlibat, ketua komisi D mengungkapkan, menurut pengakuannya tidak terlibat.
"Tidak terlibat menurut pengakuannya, namun sekarang kita akan fokus dengan rangkap jabatanya," tandas Sahli.
Sementara itu, Ketua Baznas Cianjur H Tata, saat diminta klarifikasi terkait dugaan politisasi berkilah.
"Sebetulnya begini, saya meminta maaf, dan saya renungkan statement kemarin saya itu salah. Jadi setelah saya pelajari di kecamatan Kadupandak itu rutin mengadakan kegiatan Jum'at berkah, saat itu kami bersamaan. Kalau ada warna merah dan adanya foto itu bukan pihak kami, tapi kecamatan," kilah Tata.
Ditanya, terkait kehadiran para tokoh Partai Politik (Parpol) dalam acara kegiatan Baznas tersebut, Tata berdalih, terkait adanya tokoh politik itu karena kebetulan sedang Musrembang dari tim percepatan pembangunan.
"Kebetulan, dan itu sedang monitoring ke sana di padukan acaranya dan tidak kami rencanakan momen nya pas saja di situ. Kami kan ada di kecamatan tersebut ada kepanjangan tangan kami yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ)," dalihnya (nn).
