GNPK RI Jabar Soroti Kenaikan Harta Kekayaan Pejabat Negara Disaat Pandemi

GNPK RI Jabar Soroti Kenaikan Harta Kekayaan Pejabat Negara Disaat Pandemi

Foto : Ketua GNPK RI Jabar NS Hadiwinata


"Disaat Pandemi Melanda, Banyak Rakyat Menderita, Kekayaan Pejabat Negaranya Makin Bertambah. Apa kata dunia," 

(RMHC)

BANDUNG.Maharnews.com- Pandemi Covid 19 hampir memasuki tahun ketiga melanda Negeri kita, tanah air tercinta Indonesia. 

Begitu besar dampak yang dirasakan masyarakat. Tak hanya terpapar, ribuan orang tekapar hingga meregangkan nyawa. 

Sementara disektor usaha, tak sedikit para pengusaha besar maupun kecil yang meradang, terkena imbas kebijakan pemerintah saat Pandemi. Hingga usaha merekapun hancur dan terpaksa harus memilih gulung tikar.

Pil pahit yang dirasakan masyarakat rupanya tak sebanding dengan yang dirasa para pejabat teras di Negara kita. 

Baru baru ini kabar menyeruak, ditengah pandemi ternyata harta kekayaan pejabat negara justru mengalami peningkatan. 

Kondisi diatas tak luput dari pantauan Lembaga Ormas GNPK RI Jawa Barat.

Ketua GNPK RI Jawa Barat NS. Hadiwinata mengungkapkan, sebagaimana kita ketahui bahwa info yang berkembang terkait meningkatnya harta kekayaan para pejabat negara, mulai dari Menteri sampai Kepala Daerah ( Gubernur, Bupati, Walikota ) telah terprediksi oleh KPK kenaikannya berkisar 70%, ini kami anggap sungguh mereka sudah menyakiti hati rakyat karena berbahagia diatas penderitaan rakyat. 

Belum lagi diketahui baru baru ini, bahwa Gajih Anggota DPR dan Pendapatan lainnya yang jumlahnya selangit, ini sangat tidak berimbang dengan kinerjanya para anggota DPR yang semestinya lebih memikirkan kepentingan rakyat, tapi nyatanya rakyat semakin menderita. 

"Saya selaku warga masyarakat Jawa Barat, sangat terkejut dengan meningkatnya harta kekayaan Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, hartanya meningkat disaat PANDEMI berkisar 6,6 M,"kata NS Hadiwinata kepada Maharnews.com, Sabtu (18/9/2021).

Menurut peria yang akarab disapa Abah itu, Pejabat Negara memang boleh kaya, tapi harusnya tidak dengan cara Penguasa jadi Pengusaha. Apa sebenarnya yang dijadikan bisnis oleh para pejabat negara ! 

Ia menegaskan, GNPK RI JAWA BARAT, sebagai Ormas yang spesifik pergerakannya melakukan pencegahan korupsi dengan melakukan Sosio kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara dan pelaku pembangunan lainnya, akan segera menurunkan Timsus Tipikor GNPK RI JABAR untuk segera melakukan investigasi kepada beberapa Unit Kerja dilingkungan Pemprov Jawa Barat, antara lain Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas lainnya, karena memang saat ini banyaknya masuk laporan informasi tentang dugaan penyimpangan pada proses pengadaan barang jasa. 

"Insya Allah dalam waktu dekat Surat Pemberitahuan Dimulainya Pengawasan Anggaran kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jabar dan Kejati Jabar. 

Tentunya hal ini adalah merupakan Sinergitas Ormas GNPK RI JAWA BARAT dengan Penegak Hukum,"kata Abah.

Kembali Abah menegaskan, tujuan GNPK RI hanya satu, yakni jangan sampe kasus korupsi di Jawa Barat terus meningkat, ada hampir 101 kasus korupsi di Jawa Barat dan ini menjadikan Prov Jawa Barat Juara Satu dalam Kasus Korupsi. 

"Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat agar ikut mengawasi kinerja penyelenggara negara khususnya di Jawa Barat, karena Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. AYOOO kita Cegah dan Berantas yang akan maling uang rakyat,"pungkasnya.




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE