Serap Aspirasi, Rustam : Warga Keluhkan Jalan Rusak dan Akses Kesehatan
Foto : Kegiatan reses di Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul
CIANJUR.maharnews.com - Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Fraksi Partai Nasdem, Rustam Effendi melaksanakan kegiatan masa reses II Persidangan ke II Tahun 2026 - 2027 di enam titik daerah pemilihan (Dapil) 6, Cianjur Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengaku bahwa kondisi saat ini masyarakat Dapil 6 masih di dominasi permasalahan infrastruktur, dan mengeluhkan sulitnya akses kesehatan.
Rustam mengatakan kondisi saat ini infrastruktur jalan menjadi faktor utama yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah, pembangunan jalan rusak khususnya Dapil 6.
Selain itu, kata Rustam, pentingnya sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk memiliki akses adil terhadap pelayanan kesehatan bermutu (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) tanpa kendala finansial.
"Ternyata masih banyak masyatakat yang belum paham dengan program UHC," ujar Rusam saat ditemui di ruangan Komisi 4 DPRD Cianjur, Senin 2 Februari 2026.
Rustam menekankan khususnya kepada Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, untuk terus menerus melakukan upaya sosialisasi program UHC kepada penerima manfaat khususnya yang ada di dalam daftar desil satu samapai desil lima.
"Artinya, masyarakat menengah kebawah yang memang wajib untuk di bantu Dinas Kesehatan melaui Puskesmas bekerjasama dengan posyandu dan lain sebagainya," imbuhnya.
Sosialisai proram UHC harus tersampaikan secara rinci kepada masyrakat dan pemerintah desa, mengingat Pemdes juga kurang mendapatkan pemahaman mengenai program UHC.
"Saya fikir, pemerintah desa juga kurang mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai program UHC dan juga BPJS geratis. Padahal memang disisi lain bupati sudah mengeluarkan perbup mengenai UHC tersebut," kata Rustam.
Contohnya, lanjut Rustam, masyarakat saat di cek, dan dipraktikan satu persatu nomor NIK KTP nya. Ternyata mereka sudah tetdaftar jadi peserta BPJS. Artinya, masyarakat tidak mengetahui bahwa sebetulnya mereka sudah masuk BPJS terutama PBU Pemda, namun mereka merasa masih belum menjadi peserta.
Apalagi saat ini, membedakan peserta dan bukan peserta sebetulnya hanya melalui nomor NIK KTP saja. Jadi mereka tidak merasa sebagai peserta, karena mereka tidak memiliki kartu BPJS. Maka ini juga menjadi sebuah hal yang harusnya disosialisasikan.
"Pemerintah Kabupaten Cianjur di tahun 2026 ini mengalokasikan anggaran sebesar 295 miliar kuhusus untuk program BPJS PBU Pemda BPJS gratis, manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat," imbuhnya.
Baca
- Ancang-Ancang!! DPD Nasdem Cianjur Lantik 32 Pengurus DPC
- Kader Megawati Murka!! Segera Evaluasi Dapur MBG Secara Menyeluruh
- Kurang Dari 3 Jam, Polsek Tanggeung Ringkus Pelaku Pengeroyokan Kurir Paket, Dewan : Luar biasa!!
- Jamaras Agro Farm Terancam Disegel
- Sadis! Kurir Spx Express Dikeroyok OTK, Dewan : Segera Tangkap Pelaku
- Usep Murka!! Tutup Total Dapur MBG Yang Terbukti Melanggar
- Soal KLB dugaan Keracunan, Bupati Cianjur Tegas Minta Penyedia MBG di Evaluasi Menyeluruh
Berita Terkait
Tulis Komentar Facebook
Komentar Facebook
Kembali ke Home
Berita Terkini
