Suntikan Modal 10 Miliar untuk Perumdam Cianjur: Produktif atau Sekadar Infus Rutin?

Maharnews.com- Perumdam Cianjur kembali mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) senilai Rp 10 miliar.

Di atas kertas, Perumdam ini memiliki potensi keuangan yang tidak kecil: sekitar 75 ribu pelanggan, tarif rata-rata Rp 10 ribu per m³, dan konsumsi rata-rata 20 m³ per bulan. Artinya, pendapatan kotor bisa mencapai Rp 180 miliar per tahun.

Masalahnya, jika tingkat Non-Revenue Water (NRW) masih berada di kisaran 30%, ada sekitar Rp 54 miliar yang “hilang” setiap tahun karena kebocoran fisik, pencurian air, meter rusak, atau pencatatan yang tidak akurat. Di sinilah letak problem utama: air sudah diproduksi, biaya operasional sudah keluar, tapi tidak semuanya menghasilkan uang.

PMD semestinya digunakan untuk mengatasi akar masalah ini. Menggantikan pipa kritis, memasang smart meter pada pelanggan besar, membangun zona ukur (DMA), serta berinvestasi pada pompa hemat energi adalah langkah yang bisa menurunkan NRW secara signifikan. Penurunan 5 poin persentase saja, misalnya dari 30% ke 25% dapat menambah pendapatan ±Rp 9 miliar per tahun. Dengan skema ini, modal Rp 10 miliar bisa kembali dalam waktu hampir satu tahun.

Karena itu, PMD tidak boleh menjadi “infus rutin” untuk menutup defisit operasional atau membayar biaya yang seharusnya ditutupi dari pendapatan.

Modal daerah harus bersifat produktif: meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Mekanismenya pun harus ketat cair bertahap sesuai capaian, dengan target terukur dan transparansi progres yang bisa diakses publik.

Masyarakat berhak mendapatkan layanan air yang lebih baik tanpa harus selalu dibebani kenaikan tarif. Pemerintah daerah juga berhak memastikan setiap rupiah modal publik memberi manfaat jangka panjang. Di antara dua hak ini, pengelolaan NRW adalah kunci yang tak bisa diabaikan.