Tim Tabur Kejaksaan Berhasil Meringkus Buronan Kasus Korupsi di Lingkungan Depag

Tim Tabur Kejaksaan Berhasil Meringkus Buronan Kasus Korupsi di Lingkungan Depag

Foto : Ahmad Rasyidi (Berompi merah) buronan kasus korupsi di lingkungan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan saat digelandang Tim Tabur Kejaksaan.


NASIONAL.Maharnews.com- Jajaran Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan kembali berhasil meringkus terpidana kasus korupsi yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), alias buronan kejaksaan.

Berdasarkan pers rilis Pusat Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Agung RI yang diterima redaksi Maharnews, buronan yang berhasil ditangkap dan diamankan tersebut bernama Dr. H. AHMAD RASYIDI, SE. MM. bin H. MUHAMMAD THOAI.

Buronan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya Kejaksaan Negeri Makassar itu ditangkap Tim Tabur Kejati Sulawesi Selatan dan Kejari Makasar bekerja sama dengan Tim Tabur Kejagung RI di rumanya di Jalan Al Markaz Al Islami Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan, Rabu (4/11/2020) sekitar pukul 15.30 Wita tanpa perlawanan.

"Ahmad Rasyidi ini telah buron selama kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2016. Terpidana adalah Terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penyalahgunaan Anggaran Dana Block Grant Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.041.541.463,18,-,"beber Kepala Penkum Kejagung RI, Hari Setiyono.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Rl. Nomor : 2550 K/Pid.SUS/2015 tanggal 09 Agustus 2016, Terpidana diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nonor 20 Tahun 2001 dan oleh karena itu dihukum dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp.332.250.000,- subsidiair 1 (satu) tahun penjara jika uang pengganti tidak dibayar oleh Terpidana ;

Awalnya ketika Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2550 K/Pid.SUS/2015 tanggal 09 Agustus 2016 diterima oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makasar, kepada Terpidana dilakukan pemanggilan untuk melaksanakan isi putusan, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan walaupun sudah dipanggil secara patut 3 kali berturut turut dan oleh karena itu kemudian Terpidana dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dinyatakan buron.

Selanjutnya ketika diintensifkan pencarian buronan oleh Tim Tabur Kejaksaan RI. diperoleh informasi bahwa Terpidana Dr. H. AHMAD RUSYIDI, S.E., M.M Bin H. MUHAMMAD THOAI sedang berada di rumahnya di Jalan Al Markaz Al Islami Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar. 

"Setelah dapat dipastikan keberadaan Terpidana di dalam rumahnya kemudian Tim Tabur langsung melakukan penangkapan untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Makassar,"kata Hari Setiyono.

Setelah di Kejari Maksasar sambung Hari, terpidana kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan serta Rapid Tes dan hasilnya dinyatakan sehat / Non reaktif. 

"Setelah itu terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I A Makassar untuk menjalani hukuman pidana penjara,"terangnya.

Hari menuturkan, keberhasilan penangkapan buronan pelaku kejahatan oleh Tim Tabur Kejati Sulawesi Selatan dan Tim Tabur Kejari Makassar ini, merupakan keberhasilan Tangkap Buronan (Tabur) yang ke – 106 di tahun 2020 dari buronan yang berhasil diamankan oleh Tim Tabur Kejaksaan RI. dari berbagai wilayah, baik dalam kategori tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

"Intinya melalui program ini, kami menyampaikan pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan,"tandasnya. (Nuk)





Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE