AKAM Tuntut Transparansi Pendistribusian 1000 Tenda, Polisi Mintai Keterangan Pejabat BPBD Cianjur

CIANJUR.Maharnews.com- Aliansi Kamanusaan (AKAM) menuntut pemerintah daerah melakukan transparansi soal pendistribusian 1000 tenda yang diperuntuk an penyitas gempa Cianjur. 

"Kami minta pemerintah membuka informasi secara rinci kepada publik terkait pendistribusian 1000 tenda untuk korban gempa. By name by adres, siapa saja penerima manfaat tenda tersebut, "ujar Koordinator AKAM, Andi Bejun saat ditemui disela aksi audiensi dengan DPRD Cianjur bersama massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat (AMCM), Rabu (22/2/2023). 

Andi menegaskan, transparansi harus dilakukan karena sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan tenda tersebut berasal dari uang donasi sumbangan berbagai pihak, yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Cianjur. 

"Itu merupakan dana umat. Jadi, tidak bisa begitu saja seenaknya digunakan para pejabat yang mengelolanya. Harus ada pertanggungjawabannya secara rinci,"jelasnya. 

Ia mengungkapkan, sebenarnya terkait permintaan data distribusi 1000 tenda sudah disampaikan kepada pemerintah daerah saat audiensi di DPRD Cianjur, tapi hasilnya tetap nihil. 

"Tidak pernah ngasih. Makanya kecurigaan kita semakin besar. Jangan jangan banyak yang salah sasaran neh,"ucapnya. 

Selain urusan 1000 tenda, AKAM juga mempertanyakan soal pengelolaan dana kerohiman bagi korban gempa bumi yang meninggal dunia. 

"Data soal ini juga susah sekali. Pokonya sepanjang persoalan diatas tidak transparan, kita akan terus berupaya dorong lewat aksi,"pungkasnya. 

Jadi Atensi Polres 

Pengadaan untuk korban bencana gempa bumi Cianjur sedang diusut aparat Kepolisian. 

Menurut sumber Maharnews, mengusut pengadaan yang sumber dananya dari donasi gempa bumi tersebut, penyidik sudah meminta keterangan salah seorang pejabat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur. 

Sumber mengatakan yang dimintai keterangan penyidik yaitu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sudrajat. 

Peria yang akrab disapa Asep Jendral itu dimintai keterangan terkait pengadaan tenda untuk pengungsi korban bencana gempa bumi Cianjur senilai 2,9 M. 

Terkait informasi tersebut Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan saat dikonfirmasi menampik kalau jajarannya sedang mengusut pengadaan tenda. 

"Belum itu kan nanti ada audit dari internal dulu. Kita menghargai terlebih dahulu ada audit internal dari inspektorat, kalau nanti ditemukan ada kejanggalan, ada unsur yang masuk pidana baru kita tindaklanjuti,"ujar Kapolres. 

Meski begitu Kapolres tak menampik kalau jajarannya sudah memintai keterangan salah seorang pejabat BPBD. 

"Kalau secara resmi penyelidikan itu belum, baru minta informasi saja,"katanya. 

Kapolres menginformasikan kalau saat ini timnya sudah masuk dalam SK Bupati, sehingga bersama kejaksaan ikut serta mengawasi penggunaan anggaran. 

"Sudah disprintkan unit Tipikor saya di Reskrim sehingga nanti bersama kejaksaan ikut serta mengawasi soal penggunaan anggaran,"pungkasnya.