Pengawasan Ketenagakerjaan Jadi Kewenangan Provinsi, Disnaker Cianjur Mandul?

Pengawasan Ketenagakerjaan Jadi Kewenangan Provinsi, Disnaker Cianjur Mandul?

Foto : Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani.



CIANJUR. Maharnews.com - Tak adanya kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan jadi penyebab Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur tak berdaya. Alhasil, opini negatif selalu muncul saat persengketaan antara buruh dan perusahaan mencuat seperti mandulnya disnakertrans.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani membantah tegas mandulnya instansi yang ia pimpin. Pembagian kewenangan sudah diatur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

"Disnakertrans Kabupaten kewenangannya ke arah pembinaan. Dalam aturan itu sejumlah fungsi pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan provinsi," tegasnya saat diwawancarai di kantornya, Rabu (15/02/2023).

Meski begitu, Endan menyebutkan sudah meminta secara resmi tertulis kepada pihak provinsi agar di daerah dapat diberikan tembusan terkait hasil pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Cianjur. Namun sayangnya hingga saat ini belum terealisasi.

"Bukan untuk apa apa, hal ini bertujuan agar tidak terjadi miss komunikasi saat sengketa buruh dan perusahaan mencuat. Karena aksi demonya pasti di daerah, bukan di provinsi," sebutnya.

Endan mengungkapkan hal itu pernah terjadi. Saat itu puluhan orang tiba tiba datang dan melakukan aksi unjuk rasa karena menilai perusahaan tidak sesuai aturan. Namun karena tidak adanya tembusan hasil pengawasan jadi salah komunikasi.

"Saat berbicara dengan para pendemo, diketahui bahwa pengawas telah memeriksa perusahaan yang bersangkutan dan telah ada hasilnya. Tetapi karena tidak tahu hasil dan keputusan yang diambil oleh provinsi kita tidak bisa apa apa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Endan juga mengatakan Disnakertrans kini sudah mempunyai tiga mediator bersertifikat. Sehingga jika terjadi sengketa buruh dan perusaan bisa dilakukan mediasi sebelum ke ranah pengadilan.

"Mediasi menjadi alternatif sebelum sengketa bergulir ke pengadilan hubungan industri," pungkasnya. (wan)




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE