CAI Ungkap Borok Pendidikan di Kabupaten Cianjur

CIANJUR.Maharnews.com- Paraktik pungutan liar (Pungli) rupanya masih terjadi di lingkungan pendidikan setingkat SMA/SMK di Kabupaten Cianjur.

Temuan soal berlangsungnya praktik haram tersebut di sejumlah sekolah SMA/SMK diungkapkan Cianjur Aktivis Independen (CAI), salah satu lembaga sosial masyarakat di Cianjur yang terbilang konsen menyoroti gerak dunia pendidikan.

"Hasil investigasi tim dilapangan praktek pungli ternyata masih marak dan ini sudah lama menjadi sorotan kami,"ujar Direktur CAI, Farid Sandi kepada Maharnews.com, Minggu (17/10/2021).

Pentolan aktivis CAI itu menuturkan, beberapa sekolah yang kita konfirmasi soal pungutan tersebut, mereka berdalih bahwa yang memumungut itu bukan sekolah tapi komite sekolah. 

"Padahal itu merupakan trik sekolah supaya tidak di kategorikan pungutan sehingga meminjam tangan komite untuk melakukan pungutan atau iuran,"kata Farid dengan nada meninggi.

CAI saat audiensi dengan jajaran KCD Disdikbud Provinsi Jabar Wilayah VI di Kabupaten Cianjur.

Farid mengaku pihaknya sudah menyampaikan langsung soal temuan ini kepada pimpinan Kantor Cabang Dinas (KCD) Disdikbud Provinsi Jawa Barat Wilayah VI yang berkantor di Kabupaten Cianjur.

"Bulan lalu kami menyuarakan kepada KCD Wil. VI untuk membuatkan surat edaran kepada sekolah sekolah untuk tidak lagi melakukan pungutan berupa Uang Dana Bulanan (UDB) ataupun Uang Dana Tahunan (UDT). Tapi bukan malah berhenti sekolah2 malah makin menjadi2 melakukan pungutan dari ratusan sampai jutaan rupiah,"ungkapnya.

Padahal terang Farid, terkait operasional sekolah sebenarnya Disdikbud Provinsi sudah berpesan untuk tidak lagi melakukan pungutan jenjang SMA/SMK negeri maupun swasta karna sudah di cover oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Pungutan ini menjadi perhatian yang cukup besar karna menghambat hak siswa untuk belajar. Sekaligus membebani Orang tua siswa. Apalagi saat situasi Pandemi yang berdampak terhadap Perekonomian Masyarakat,"ucapnya.

Farid menegaskan CAI sangat mengecam sekolah sekolah yang masih berani melakukan pungutan baik itu istilahnya UDB ataupun UDT.

"Sekaligus dengan dalih uang bangunan, semuanya tidak di benarkan,"tegasnya.