HM : Tolak Tanpa Syarat Proyek Geothermal Cianjur

Foto : Ketua DPD Kabupaten Cianjur, PRABHU INDONESIA JAYA, Mohamad Yusup teriakkan penolakan tanpa syarat proyek geothermal saat aksi demo di Pendopo Cianjur, 10 Desember 2025.
CIANJUR. Maharnews.com - Aksi penolakan Proyek 'Energi bersih' Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) semakin memanas. Massa Gabungan Masyarakat Gede Pangrango, perwakilan petani, pegiat lingkungan, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cianjur menyatakan MENOLAK TANPA SYARAT rencana tersebut.
Pentolan aktivis Cianjur, Hendra Malik (HM) mengatakan dalih 'Energi Bersih', sesungguhnya adalah ancaman nyata dan bencana ekologi bagi keberlanjutan hidup jutaan jiwa di Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Ia juga turut menolak tanpa syarat proyek tersebut.
"Mengapa Menolak?. Pertama, ancaman kedaulatan air dan pertanian. Proyek PLTP membutuhkan air dalam jumlah kolosal (hingga jutaan liter per hari untuk pengeboran). Hal ini akan memperparah krisis air yang sudah dirasakan petani, dan berisiko mengubah tata kelola air hingga mencemari sumber air," ucapnya, Senin, 15 Desember 2025.
Kedua, lanjut HM adalah adanya potensi bencana geologis dan ekologis. Ini didasari trauma gempa Magnitudo 5.6 tahun 2022 lalu.
"Proyek yang melibatkan pengeboran masif di gunung aktif dikhawatirkan dapat memicu aktivitas geologi atau gempa susulan yang membahayakan nyawa dan harta benda warga yang tinggal di kaki gunung," terangnya.
Ketiga, HM mengungkapkan bahwa fakta di lapangan ada konflik sosial dan intimidasi kepada masyarakat. Ini belum terekspos padahal terjadi di lapangan.
"Verifikasi dan rencana pengosongan lahan memicu kekhawatiran hilangnya lahan garapan milik petani yang telah dikelola turun-temurun, merusak kemandirian ekonomi masyarakat," ungkapnya.
HM juga menyoroti minimnya Transparansi proyek Program Strategis Nasional (PSN) tersebut. Terget sosialisasi sepertinya hanya bagi orang pilihan, bukan publik umum.
"Sosialisasi kok hanya melibatkan 'segelintir' perwakilan. Belum lagi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) tidak diakses secara terbuka kepada seluruh masyarakat terdampak," tuturnya.
"Warga yang menyuarakan penolakan justru mendapatkan intimidasi, bahkan dikriminalisasi dengan tuduhan yang tidak berdasar," tambah HM yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Prabhu Indonesia Jaya.
HM secara tegas menuntut kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menghentikan Segala Aktivitas proyek geothermal Cianjur. Ia juga menuntut realisasi janji Bupati Cianjur saat kampanye.
"Kami tagih janji Bupati Cianjur saat kampanye," tuntutnya.
"Prioritaskan perlindungan terhadap ekosistem TNGGP dan kedaulatan pangan warga, karena sektor pertanian terbukti menyerap tenaga kerja lebih besar dan merupakan penopang utama ekonomi wilayah," tegasnya. (wan)
- Suntikan Modal 10 Miliar untuk Perumdam Cianjur: Produktif atau Sekadar Infus Rutin?
- CIANJUR "BERLARI" ; Tentang Janji, Gunung, dan Bupati yang Menghilang
- Selamatkan Uang Negara Miliaran Rupiah, Ini Sederet Kasus Ditangani Pidsus Kejari Cianjur
- Dua Tender, Efesiensi Anggaran Pembangunan PUTR Capai Setengah Milyar
- Tender Penanganan ruas jalan Pasirnangka-Munjul Sudah Selesai
- Target 2025, Penambahan Jalan Mantap dua Persen
- Panjang Jalan Mantap Cianjur Semakin Bertambah














