Kadinkes Ungkap Alasan Data Penerima Manfaat UHC Tidak Dibuka, CGW Peringatkan Dinkes

Maharnews.com- Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur adalah program jaminan kesehatan gratis kelas 3 bagi warga kurang mampu di rumah sakit milik pemerintah daerah.

Sayang, dalam pelaksanaannya, program yang mulia itu malah terkesan tertutup alias tidak transparan. Pemerintah tidak mempublis data siapa saja masyarakat yang tidak mampu masuk dalam penerima manfaat program tersebut

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur dr. I Made Setiawan mengungkapkan alasan data penerima manfaat program UHC tidak bisa dipublis untuk umum karena dikhawatirkan data tersebut disalahgunakan.

"Kita ngobrol dengan Disdukcapil juga Dinsos takut disalahgunakan datanya. Tapi kita pastikan ko kalau data itu ada,"ujarnya saat ditemui di pelataran parkir kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cianjur, Selasa 19 Mei 2026.

I Made mengaku sebenarnya pihaknya juga ingin mengetahui siapa saja yang punya itu dan teman teman ikut mensosialisasikannya.

"Cuman dengan kerahasiaan data itu yang menjadi masalahnya,"imbuhnya.

Sorotan terhadap pelaksanaan program UHC disampaikan Cianjur Government Watch (CGW).

Melalui siaran persnya Kordinator Advokasi UHC, Ilyas memaparkan bahwa program UHC merupakan suasana dambaaan masyarakat dengan gambaran setiap warga yang memerlukan layanan kesehatan (sakit) itu cukup dengan KTP saja. 

Untuk memeperoleh status UHC dalam satuan wilayah, ada syarat yang harus ditempuh. Yaitu masyarakat Cianjur harus terdaftar dalam BPJS sebanyak 95% dari jumlah pendududk secara keseluruhan, kemudian dr 95% tersebut harus aktif 80%.

Keinginan Bupati itu terlihat serius dengan meningkatnya anggaran di dinas kesehatan. PEMDA CIANJUR menggelontorkan dana sebanyak Rp 293.672.736.000  untuk tahun 2026

"Jadi setelah kita bersilaturahim ke 2 dinas. Yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kab Cianjur kami berpendapat Target UHC bagi masyarakat Cianjur tidak akan terasa karena PEMDA CIANJUR dalam hal teknis oprasional pelaksanaan yang dikomandoi oleh Dinkes tidak memiliki Road Map yang jelas tentang Skema UHC,"bebernya.

Indikasinya adalah ;

1. Data orang yang didaftarkan oleh Pemda Cianjur masih simpang siur darimana sumbernya

2. Orang yang sudah didaftarkan hampir pasti tidak mengetahui bahwa dirinya terdaftar/didaftarkan Oleh Pemda Cianjur karena ridak adanya pemberitahuan kepada masyarakat

3. Karena orang yang sudah didaftarkan tidak tau dirinya terdaftar maka otomatis juga tidak tau manfaat kegunaan dari program tersebut

Ilyas menilai jika Dinkes tidak segera membuat alur yang jelas Uang yang hampir 300M tersebut akan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat.

"Bahkan keinginan Bupati untuk mengakses layanan kesehatan Cukup dengan KTP terancam tidak terbukti,"pungkasnya.