Ngopi Sembari Update Informasi - Berita

Korupsi PJU Diusut Jaksa, Ini Peran DPRD Cianjur Dalam Proyek Banprov

Korupsi PJU Diusut Jaksa, Ini Peran DPRD Cianjur Dalam Proyek Banprov

CIANJUR.Maharnews.com-Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp40 miliar yang sedang diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur merupakan proyek Bantuan Provinsi (Banprov)Jawa Barat. 

Artinya sumber dana proyek yang diluncurkan melalui Dinas Perhubungan Cianjur Tahun 2023 itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2023. 

Pembahasan proyek Banprov oleh DPRD Kabupaten Cianjur biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, terkait dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. 

DPRD memiliki peran penting dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui anggaran (termasuk Banprov), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran. 

Proses Pembahasan Proyek Banprov

1. Penyusunan Anggaran: 

Pemerintah daerah (eksekutif) mengusulkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup alokasi dana untuk proyek Banprov. 

2. Pembahasan di DPRD: 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD: Banggar DPRD, yang merupakan alat kelengkapan DPRD, akan membahas rancangan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Rapat Komisi: Komisi-komisi di DPRD yang terkait dengan bidang proyek Banprov akan melakukan pembahasan lebih lanjut. 

Rapat Paripurna: Hasil pembahasan di Banggar dan komisi akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disetujui. 

3. Penetapan APBD: 

Jika disetujui, APBD, termasuk alokasi dana untuk proyek Banprov, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

4. Pengawasan: 

DPRD akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Banprov untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya dan proyek berjalan sesuai rencana. 

Peran DPRD dalam Proyek Banprov: 

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): 

DPRD memiliki peran dalam membentuk Perda terkait pelaksanaan proyek Banprov jika diperlukan. 

Pembahasan dan Persetujuan APBD: 

DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk proyek Banprov. 

Pengawasan: 

DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan proyek Banprov untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. 

Pentingnya Keterlibatan DPRD: 

Keterlibatan DPRD dalam proyek Banprov memastikan bahwa: 

Anggaran Tepat Sasaran: 

Dana Banprov dialokasikan untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. 

Transparansi: 

Proses pengalokasian dan penggunaan dana Banprov dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas: 

Pelaksanaan proyek Banprov diawasi dengan baik untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi. 




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE