JAWA
BARAT.maharnews.com - Program kesehatan gratis yang digembar-gemborkan Gubernur Jawa Barat ternyata menyembunyikan kisah yang jauh dari kata sehat. Di depan panggung janji layanan pengobatan gratis untuk semua warga. Di balik layar, ratusan miliar rupiah bantuan iuran BPJS tak kunjung turun ke daerah-daerah.
Angka yang Tak Berbohong : Rencana Miliaran, Realisasi Nol Rupiah
Data realisasi Bantuan Provinsi Sharing Iuran BPJS PBI tahun 2026 memunculkan wajah pahit yang harus segera dibuka ke publik.
Cianjur: Dijadwalkan Rp91,18 miliar → Nol rupiah diterima - Kota Sukabumi: Dijadwalkan Rp16,02 miliar → Nol rupiah diterima - Garut: Dijadwalkan Rp60 miliar → Nol rupiah diterima - Kota Bogor: Dijadwalkan Rp18,99 miliar → Nol rupiah diterima - Kab. Bogor & Tasikmalaya: Nol rupiah diterima - Sukabumi Kab.: Rp78 miliar direncanakan → hanya Rp250 juta turun - Cirebon: Rp40 miliar direncanakan → hanya Rp2,9 miliar turun - Bekasi: Rp84 miliar direncanakan → Rp28 miliar diterima
Mayoritas kabupaten/kota menerima jauh di bawah rencana bahkan tidak sepeser pun. Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi. Ini masalah tanggung jawab anggaran yang serius.
Beban yang Berpindah ke Daerah. Ketika uang dari provinsi tak kunjung datang, siapa yang menanggung kerugian? Rakyat dan pemerintah kabupaten/kota. Daerah terpaksa mengeruk anggaran sendiri untuk menambal lubang iuran BPJS - bahkan harus memangkas alokasi pembangunan dan layanan lain demi menjaga warga tetap tercover.
Ironi yang Menyakitkan: Program Baru Sebelum Yang Lama Beres
Yang paling mencerminkan ketidakberesan: di saat ratusan miliar anggaran bantuan iuran belum disalurkan, Pemprov Jawa Barat justru meluncurkan program baru yang lebih besar - layanan kesehatan gratis di 86 rumah sakit sejak 7 Oktober 2026.
Apakah program baru ini hanya menutupi lubang lama yang belum terjawab? Di mana transparansi pengelolaan anggaran kesehatan yang sudah direncanakan namun tak kunjung sampai ke daerah?
"Ke mana realisasi anggaran bantuan iuran BPJS di kabupaten dan kota?"- Asep Toha, aktivis Cianjur, Sabtu 24 Oktober 2026.
Tiga Pertanyaan yang Menuntut Jawaban Tegas
1. Mengapa anggaran yang sudah direncanakan dan disepakati bersama justru tidak direalisasikan ke daerah-daerah?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas kekosongan anggaran yang kini ditanggung oleh APBD kabupaten/kota?
3. Bagaimana Pemprov Jawa Barat menjamin keberlanjutan kepesertaan BPJS warga jika dana yang dijanjikan tak pernah benar-benar sampai?
Program kesehatan adalah urusan nyawa. Janji yang tak disertai realisasi anggaran bukanlah kebaikan - melainkan kebohongan publik yang berisiko mencelakai rakyat.
"Pemprov Jawa Barat wajib membuka buku secara transparan. Kotak Pandora ini tidak boleh ditutup kembali sebelum semua jawaban terungkap. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka pergi," pungkasnya.
