Ngopi Sembari Update Informasi - Berita

Optimalkan PAD Bappenda Gandeng Kejari Cianjur, Siap Siap WP Bandel

Optimalkan PAD Bappenda Gandeng Kejari Cianjur, Siap Siap WP Bandel

Foto : Kepala Bappenda Cicih Parmasih bersama. Kepala Kajari Cianjur Yudhi Prihastoro menunjukam perjanjian MoU terkait lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara


CIANJUR.Maharnews.com- Optimalkan penerimaan sektor pajak daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) mengandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cianjur.

Kerjasama Bappenda dengan Kejari ditandai dengan penandatanganan MoU di aula Kejari Cianjur, Selasa 15 Mei 2024.

Kepala Kejari Cianjur, Yudhi Prihastoro mengatakan kerjasama ini terkait lingkup
keperdataan dan tata usaha negara dalam hal ini seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kerjasama ini jelas Yudhi, dalam rangka membantu pemerintah Dareh untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak daerah.

"Tekhnisnya jajaran Datun membantu melakukan penagihan piutang pajak daerah. Sehingga bisa mendorong meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD),"ujar Kajari Saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 14 Mei 2024.


Yudhi mengungkapkan selama ini kerajasama lembaga pemerintah dengan jajaran Kejari membuahkan hasil. Ternyata jumlah pemulihan keuangan negara dari bidang Datun kurun waktu 2022-2023 mencapai Rp2, 660.994.204.

"SKK nya berasal dari berbagai lembaga, seperti Disdik, Disperkim, Dinas PUTR, BJB, PDAM, BPJS Tenaga Kerja dan lainnya,"sebut Yudhi.

Sementara itu Kepala Bappenda Cianjur Cicih Parmasih melalui Sekertaris Dinas, Ardian Atoilah mengatakan kerjasama antara Bapenda dengab Kejari Cianjur dilaksanakan sesuai arahan dari Korsupgah KPK.

Dimana ruang lingkup kerjasama antara lain tukar menukar informasi, pemberian bantuan hukum, pemberuan pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain.

"Seperti mediasi sengketa/perselisihan perpajakan dalam lingkup keperdataan dan tata usaha negara,"paparnya.

Utk tahun ini, jelasnya, prioritas pekerjaan yang menjadi intervensi adalah optimalisasi penagihan dan pengelolaan piutang PBB.

"Kenapa PBB, karena nilai piutang tunggakannya paling besar dibanding sektor pajak yang lainnya,"pungkasnya. 




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE