Pokir Ditenderkan, Ganjar : DPRD Siap Patuhi Aturan dan Himbauan Asalkan...

CIANJUR.Maharnews.com- Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan angkat bicara soal rencana eksekutif akan menenderkan seluruh Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Cianjur yang selama ini berupa proyek Penunjukan Langsung (PL). 

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan pada dasarnya DPRD menghormati rencana eksekutif yang memang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) dan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Asalkan ada sosialisasi terlebih dahulu pasti DPRD akan patuh apalagi mengacu pada perpres dan himbauan KPK dalam hal ini (korsupgah) koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi,"ujar Ganjar kepada Maharnews.com, Rabu (20/4/2022). 

Saat ditanya apakah mungkin perubahan tersebut dilakukan sekarang, sementara kegiatan Pokir sudah tercantum dalam DPA? 

"Berdasarkan hasil rapat gabungan DPRD dan eksekutif dalam hal ini mengenai pokok pikiran yang sudah masuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan tetap di laksanakan,"jawabnya. 

"Tentunya dengan mekanisme yang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,"tegasnya menambahkan. 

Disingung soal ada tidaknya dampak Pokir ditenderkan terhadap perjuangan dewan merealisasikan aspirasi masyarakat, darah muda Gerindra itu berpendapat sama sekali tidak ada dampak. 

"Tidak ada dampak sebetulnya, karena masyarakat mau tander mau penunjukan langsung juga toh mereka penerima manfaat. Asalkan hasil jejaring aspirasi terealisasi,"jelasnya. 

Sebelumya, santer kabar eksekutif akan menenderkan seluruh Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Cianjur yang selama inj berupa proyek Penunjukan Langsung (PL). 

Sontak rencana eksekutif yang mendadak tersebut membuat gaduh seisi gedung DPRD Kabupaten Cianjur. 

Pasalnya dengan merubah Pokir dewan dari proyek PL menjadi tender sama saja dengan menghilangkan hasil reses DPRD di masyarakat. 

Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, A Jatnika saat dikonfirmasi tidak menampik soal rencana eksekutif akan menenderkan Pokir anggota dewan. 

"Hanya sebagian kecil yang kemudian apakah bisa diperubahankan atau nantinya yang paket kecil kecil itu digabungkan. Tapi itu masih kita kaji, soalnya saya belum lihat semuanya,"ujar Jatnika saat ditemui seusai mengikuti rapat Bamus bersama DPRD Cianjur, Selasa (19/4/2022). 

Ia mengungkapkan alasan rencana perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) dan himbuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini bidang kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah).