Cianjur.Maharnews.com - Pemanggilan dua Camat oleh Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur tak terealisasi. Padahal, saat audensi di gedung wakil rakyat, Itda menyatakan siap memfasilitasi pemanggilan tersebut.
Namun, saat tiba agenda yang disepakati bersama, kedua camat yang terlibat kasus dugaan politisasi
Partai (tertentu -red) dalam rekrutmen petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tak terlihat wajahnya.
Ketua komisi A DPRD Cianjur, Muhammad Isnaini mengatakan kekecewaannya. Seperti yang sudah di prediksi awal, saya simpulkan kepada teman teman, bahwa pasti tidak akan terjadi rapat atau pun klarifikasi.
"Dan benar pada hari ini apa yang sudah kita agendakan dan kita sepakati dengan Inspektorat pada rapat kemarin, faktannya tidak menjadwalkan untuk pemanggilan camat tersebut, bahkan tidak ada konfirmasi ke kami, ini kenapa?. Nah itu yang terjadi hari ini," ujar Isnaeni di kantor Inspektorat, Selasa (8/3/2022).
Lebih lanjut, kader besutan Airlangga Hartanto itu menyesalkan sikap Inspektorat yang dinilainya, tidak kooperatif.
"Tentunya sekali lagi kami sangat menyesalkan apa yang di lakukan oleh teman teman inspektorat. Seharusnya mereka menjaga marwah sebagai bagian dari penindakan, dan merespon kejadian tersebut," sesalnya.
Dintanya, apakah sebelumnya sudah ada konfirmasi dari pihak Inspektorat bahwa agenda rapat di batalkan, Isnaeni mengaku tidak sama sekali.
"Tidak ada sama sekali, bahkan kami tidak mendapat alasan apapun juga, dan tidak mendapatkan konfirmasi apapun juga," kata Isnaeni.
Tetapi, lanjut Isnaeni, barusan di telphon oleh staff, beliau katanya lagi ada rapat koordinasi (rakor) dengan KPK. Namun sebetulnya tidak mempermasalahkan hal itu.
"Tetapi yang menjadi persoalan adalah kenapa pihak Inspektorat tidak ada konfirmasi seoalah-olah mengabaikan," sesalnya.
Isnaeni berujar, atas perlakuan dari Inspektorat dinilainya seolah tidak menghargai lembaga legislatif, pihaknya pun akan membuat nota komisi, bahkan mengancam akan melaporkan Inspektur Irda kepada Departemen Dalam Negeri ( Depdagri).
"Saya akan buat nota komisi aja, nanti saya akan sampaikan kepada kawan kawan yang jelas sekalian juga saya akan laporkan Inspektorat ke Depdagri dengan tindakan tindakannya, karena ini pelecehan pertama kepada kita," tandasnya.
Disinggung, apakah kasus dugaan politisasi (Partai tertentu-red) dalam rekrutmen petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bangun secara sistematis, Isnaeni mengungkapkan.
Ini nampak sekali, kuat dugaan kasus ini terbangun secara sistematis, terstruktur dan masif, Ini berbahaya sekali di masa politik kita di Kabupaten Cianjur.
"Maka kita sepakat akan coba membuat permohonan untuk PANSUS, siapa saja nanti yang pansus, fraksi mana yang akan tandatangan untuk pansus. Tunggu saja kabar selanjutnya untuk teman teman," pungkasnya (nn)
