Momentum HGN, Fraksi Gerindra Desak Permasalahan K2 dan Guru Honorer Diselesaikan

Momentum HGN, Fraksi Gerindra Desak Permasalahan K2 dan Guru Honorer Diselesaikan

Foto : Ketua Fraksi Gerindra Prasetyo Harsanto


CIANJUR. Maharnews.com - Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional.

Ketua fraksi Gerindra Prasetyo Harsanto mengungkapkan bahwa kedudukan dan peran guru semakin bermakna dan strategis dalam mempersiapkan  SDM yang berkualitas. Hari Guru Nasional (HGN) 25 November 2019, diperingati untuk mengapresiasi, mendukung, serta mendorong kualitas Guru Indonesia.

"Namun kendati demikian, masih banyak permasalahan guru, hingga saat ini masih belum mampu diselesaikan baik guru berstatus PNS, K2 dan Honorer, dan kita belum melihat prioritas program pendidikan yang terkait dengan penyelesaian masalah guru," ungkapnya, Senin (25/11/2019).

Prasetyo menyebut di Kabupaten Cianjur terdapat sekitar 1232 Sekolah dasar, 151 Sekolah menengah pertama dengan guru honorer sekitar 9230 orang, K2 sekitar 3000 dan guru berstatus PNS sekitar 4000 orang. 

"Pendidikan merupakan komponen utama untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia apalagi di tahun 2020 Pemkab Cianjur menganggarkan hampir 1064 milyar dengan 995 milyar belanja pegawai dan 69 milyar belanja modal dan menargetkan pertumbuhan 0,2 poin," sebutnya.

Guna untuk hal itu, lanjut Prasetyo, Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, Guru yang berstatus K2 untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) mengingat kabupaten Cianjur sangat kekurangan jumlah guru.  

"Untuk yang berstatus honorer agar diberikan gaji yang layak sesuai UMR sehingga tidak ada LG guru honor yang digaji 200 RB/bulan itu pun masih dirapel 3 bulan. Serta memberikan pengembangan kompetensi agar kualitas pendidikan lebih baik. Sedangkan yang berstatus PNS ada beberapa masalah yang harus diselesaikan kepala dinas pendidikan, terkait masalah pendidikan guru yang jauh dari memadai sehingga berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini," terangnya.

"Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat masa depan anak Indonesia juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan," tambahnya.

Prasetyo juga menyoroti kaitan masalah sistem pengangkatan guru yang dinilainya tidak mendasar.

"Masalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasar kebutuhan dan masih ada nuansa KKN," tuturnya.

Sementara untuk distribusi guru sendiri, masih terjadi banyak masalah yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di tiap wilayah terutama daerah yang terpencil. Imbasnya, daerah tersebut kekurangan guru dan pendidikan untuk anak-anak menjadi terhambat. 

"Kita ketahui bahwasanya Cianjur yang memiliki 360 desa masih terjadi ketimpangan ekonomi wilayah, dan Masalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan," bebernya.

Ketua fraksi Gerindra yang kerap disapa Kang Pras berharap guru tidak menjadi alat politik sehingga untuk pembinaan karirnya jelas dan tidak ada perlakuan yang menghambat. Jangan sampai karena tak mendukung kebijakan atau pemimpin daerah terpilih, hak guru tidak diterima sesuai waktu yang ditentukan.

"Contohnya tunjangan profesi guru yang nyaris selalu terlambat di tiap daerah. Padahal dalam UU guru dan dosen Pasal 14 ayat (1) huruf a, tertera jelas guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial," ucapnya.

Kang Pras menegaskan fraksi Gerindra DPRD kabupaten Cianjur melalui anggotanya yang duduk di komisi D akan terus memperjuangkan nasib guru dan meminta dengan momentum hari guru kepada Plt Bupati untuk dapat menyelesaikan masalah guru, sehingga target peningkatan IPM kabupaten Cianjur tercapai. (NN)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar