Bup!! Jangan Sampai Alun-Alun Jadi Panggung OTT

Maharnews.com- Kasus Bupati Pati yang terjaring OTT KPK karena praktik jual beli jabatan semestinya jadi cermin, bukan sekadar berita lewat di linimasa. 

Kekuasaan, jika terlalu lama dikelilingi bisik-bisik loyalitas dan janji jabatan, mudah tergelincir dari amanah ke transaksional.

Kabupaten seperti Cianjur dengan PAD yang belum kuat memiliki kerentanan klasik: jabatan dijadikan “komoditas”, mutasi jadi “investasi”, dan loyalitas dinilai dari amplop, bukan kinerja. 

Di titik inilah godaan itu bekerja pelan-pelan, nyaris tak terasa, sampai akhirnya kamera KPK menyala. Lalu tiba tiba saja hap mereka menangkap.

Bupati tentu paham, jual beli jabatan bukan hanya pelanggaran hukum, tapi racun bagi birokrasi. ASN berubah dari pelayan publik menjadi pemburu modal balik. Kebijakan tak lagi lahir dari kebutuhan rakyat, melainkan dari kalkulasi setoran.

Cianjur punya sejarah simbolik yang kuat. Alun-alun bukan sekadar ruang publik, tapi panggung ingatan kolektif. Jangan sampai publik kembali menyaksikan “ngaliwet bareng” yang berujung malu nasional. Bukan karena nasinya, tapi karena kekuasaan yang terlalu akrab dengan kompromi.

Pesannya sederhana jangan bermain di wilayah abu-abu, jangan anggap mutasi sebagai alat kontrasepsi atau konsolidasi politik. Dan jangan remehkan kecerdasan publik.

KPK tak datang tiba-tiba. Ia biasanya hadir ketika kekuasaan merasa terlalu aman. Nyaman karena punya pegangan oknum aparat yang kerap mendapat jatah tetap uang berisik.

Cianjur tak butuh pemimpin yang lihai mengatur kursi, tapi pemimpin yang berani menjaga jarak dari godaan. Karena kehormatan jabatan jauh lebih mahal daripada seluruh transaksi di balik meja.