Repot Akhir Tahun Bupati Cianjur: Janji, Diam, dan Ujian Kepemimpinan

Maharnews.com- Memasuki akhir 2025, kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur di bawah kepemimpinan Bupati Wahyu Ferdian patut dievaluasi secara terbuka.

Evaluasi ini penting bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan arah kebijakan daerah tetap berpijak pada kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur tahun 2024 berada di angka 68,89, terendah di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. IPM mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Angka ini menegaskan bahwa pembangunan belum sepenuhnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup warga.

Di saat yang sama, isu lingkungan justru menjadi ujian politik paling serius. Ribuan warga kaki Gunung Gede Pangrango melakukan aksi penolakan terhadap proyek geothermal, yang mereka nilai berpotensi mengancam sumber air, keselamatan, dan keseimbangan ekologi kawasan konservasi. Namun, di tengah eskalasi keresahan tersebut, publik nyaris tak mendengar sikap tegas dari kepala daerah.

Kondisi ini kontras dengan pernyataan penolakan yang pernah disampaikan saat masa kampanye. Ketika janji politik berhadapan dengan kepentingan modal besar, keberanian pemimpin diuji. Diam dalam situasi semacam ini bukanlah posisi netral, melainkan keputusan politik yang berdampak langsung pada kepercayaan publik.

Pemerintah daerah memang mencatat sejumlah capaian administratif dan pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan fisik yang tidak disertai perspektif lingkungan dan mitigasi bencana justru menyisakan risiko jangka panjang.

Di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi nasional, Cianjur semestinya memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar target seremonial.

Persoalan lain terletak pada komunikasi publik. Pemerintah tampak lebih nyaman menyampaikan informasi satu arah melalui media sosial ketimbang membuka ruang dialog kebijakan yang substantif. Akibatnya, aspirasi warga kerap dipersepsikan sebagai gangguan, bukan bagian dari proses demokrasi lokal.

Jika dirangkum dalam rapot akhir tahun, kinerja Bupati Cianjur berada pada kategori cukup, namun belum menunjukkan kepemimpinan yang transformatif dan berpihak. Tahun-tahun ke depan menjadi momentum penentuan: apakah memilih tetap aman dalam senyap, atau berani berdiri bersama rakyat dan lingkungan yang membutuhkan perlindungan nyata.

Sejarah daerah tidak mencatat siapa yang paling lama menjaga kursi kekuasaan, melainkan siapa yang berani mengambil sikap ketika kepentingan publik dipertaruhkan.